 |
| Abdul Kadir, S. Sos, M.Si |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sejumlah kebijakan politik dan program yang ditengarai tidak pro rakyat mencuat di Kota Bima.
Deretan permasalahan yang mengemuka dan menjadi pergunjingan publik, mulai dari krisis air bersih yang dirasakan sejumlah wilayah, beragamnya masalah yang dialami warga di relokasi Kadole Oi Fo'o, hingga realisasi sejumlah mega proyek.
Tidak itu saja, kebijakan pengadaan handphone untuk para Ketua RT se-Kota Bima dan proyek sayap kantor Walikota di tengah pandemi covid19, tidak berfungsi maksimalnya Rumah Aspirasi, persoalan bangunan Food Corner yang berlokasi di Lapangan Pahlawan Raba, dugaan temuan retribusi IMB yang diduga melibatkan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima dan sejumlah program pembangunan yang bukan menjadi kepentingan rakyat, menjadi skala prioritas pemerintah serta masalah lain yang menambah kegaduhan di Kota Bima.
Semua itu, kata akademisi STISIP Mbojo Bima Abdul Kadir, S. Sos, M.Si, menjadi potret buram banyaknya kebijakan yang tidak pro rakyat, apalagi merujuk kondisi masyarakat yang mengalami degradasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Siapa yang mesti bertanggung jawab ?, Jika bicara rakyat dengan segala kebutuhannya, tentu yang mesti dituntut bertanggung jawab, kata Kadir, yah wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Bima.
Menurutnya, legislatif sebagai metafora kepentingan dan suara konstituen, diharamkan bersikap apatis dan cuek serta membisu, melihat dinamika yang terjadi terkait kebijakan eksekutif yang di nakhodai Walikota.
25 anggota dewan itu, sentil mantan Ketua HMI Cabang Bima ini, mesti menjadi corong yang mewakili susah dan sedihnya seluruh rakyat Kota Bima.
"Bukan malah diam membisu bahkan cenderung menjadi bagian yang membela kepentingan pemerintah. Rugi rasanya kalau anggota dewan adem saja," sindirnya.
Dari sejumlah kebijakan Walikota Bima yang tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, DPRD Kota Bima dimintanya segera bersikap dan bertindak atas nama rakyat.
"Bila perlu DPRD secara kelembagaan memanggil dan mengadili Walikota Bima di lembaga politik tersebut," sarannya.
Wakil rakyat sambungnya, harus berdiri untuk dan atas nama rakyat. Setiap kebijakan politik anggaran dan pembangunan yang dinilai tidak pro rakyat, dewan hadir membela agar menjadi pro rakyat.
"Seandainya lembaga DPRD tidak bersikap dan bertindak atas nama kepentingan rakyat dan tidak bisa mengawasi secara ekstra kebijakan eksèkutif yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
Saya pikir sia-sia adanya lembaga legislatif yang diharapkan bisa mengawasi secara total seluruh kinerja eksekutif tersebut," sorot mantan Ketua HMI Cabang Bima ini. (GA. 212*)
