-->

Notification

×

Iklan

Tak Ada Perubahan Signifikan, Pemerintahan Lutfi-Feri Dianggap Malas Bekerja

Tuesday, May 25, 2021 | Tuesday, May 25, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-05-26T23:58:06Z

 

Tak Ada Perubahan Signifikan, Pemerintahan Lutfi-Feri Dianggap Malas Bekerja
Dedy Mawardi

Kota Bima, Garda Asakota.-


Berbagai keluhan warga Kota Bima hingga kini masih terus diperbincangkan warga, terutama sekali berkaitan dengan persoalan air bersih dan masih liarnya hewan ternak di pusat Kota Bima. 


Faktanya lainnya, terlihat sejumlah kebijakan Pemerintah Kota dibawah Kepemimpinan Lutfi-Feri yang tidak menunjukan progres kinerja yang semakin membaik. 


Kondisi ini, kata Sekretaris Solud NTB, Dedy Mawardi, justru menggambarkan bahwa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bima, Lutfi-Feri malas bekerja. 


"Bukan hanya soal air bersih, salah satu indikator kemalasan pemerintahan Lutfi Feri yakni menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir,"  ungkapnya saat bertandang ke Kantor PWI Perwakilan Bima, Selasa (25/5).


Dalam urusan parkir, kata dia, pada prinsipnya, pemerintah setidaknya memiliki dua pilihan dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi di sektor parkir, yakni perbaikan sistem dan peningkatan kinerja atau menaikkan tarif.


“Namun rupanya dalam masalah parkir ini, pemerintah sekarang lebih memilih untuk menaikkan tarif, yang justru mempersulit rakyat,” kata Dedy.


Seharusnya menurut dia, pemerintah menargetkan retribusi atau pajak. Kemudian, melihat capaiannya berapa. Jika tidak sesuai target, maka pemerintah bisa mengevaluasi sistem kerja.


Namun faktanya kata Dedy, Pemerintah Kota Bima lebih memilih menaikkan tarif dan membiarkan rakyat yang bekerja. Ironisnya, naiknya tarif parkir tidak diikuti dengan performa kerja yang baik.


“Jika naiknya tarif parkir ini dibarengi dengan jaminan motor hilang akan diganti, maka itu terobosan. Tapi ya sampai sekarang belum ada,” tandasnya.


Seperti informasi yang dihimpun media ini, warga Kota Bima saat ini mengeluhkan naiknya tarif parkir. Seperti kendaraan roda dua, ditetapkan tarif Rp 2000 dan Rp 4000 untuk kendaraan roda empat.


Hal lain yang menurutnya, yang menggambarkan malasnya pemerintah bekerja yakni penanganan krisis air bersih yang tak kunjung terlihat hasilnya. Padahal, dari sisi anggaran sudah dialokasikan.

Hal krusial lainnya, juga terlihat pada terus berulangnya hewan ternak berkeliaran di tengah kota. 


"Semua itu menggambarkan pemerintahnya malas bekerja, lantaran tak ada perubahan yang terlihat, " pungkasnya seraya menegaskan bahwa Pemerintah Kota dianggapnya malas bekerja, itu dibuktikan dengan tidak diperhatikannya warga yang kesulitan air bersih. "Terutama di wilayah perumahan relokasi satu dan dua," pungkasnya. (GA. 355*)

×
Berita Terbaru Update