 |
| Ilustrasi |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sejumlah Ketua Rt di Kota Bima secara tegas menolak rencana pemberian HP Android oleh Pemkot Bima. Alasan mereka, pemberian HP dalam rangka menunjang kinerja para RT itu berbentuk pinjaman dan akan tetap tercatat sebagai aset Pemkot Bima.
Lantaran akan tercatat sebagai aset daerah, kata Ketua RT 06 Kelurahan Panggi Abdul Syahir, HP yang akan diberikan dengan sistem pinjam pakai itu nampaknya terlalu beresiko jika digunakan. Seba HP itu, kata dia, bukan menjadi hak milik para Rt.
"Lantas bagaimana jika selama dipakai, ada musibah seperti rusak atau hilang.
Dari pada tanggung resiko baiknya kami selaku RT tidak mau menerimanya," katanya kepada wartawan, Jumat (28/5).
Diakui Syahir, para Ketua RT juga lebih banyak sudah memiliki HP Android. Selama ini, kata dia, HP Ketua Rt tetap difungsikan untuk melaporkan setiap masalah yang terjadi di setiap lingkungan. "Jika saja diberikan HP, tapi tidak menjadi hak milik, lantas untuk apa?," tanyanya.
Justru menurutnya, keberadaan HP ini kesannya tidak bermanfaat. Anggaran sebanyak Rp1,1 milyar lebih itu justru disarankannya lebih baik dialokasikan pada persoalan yang lebih bermanfaat.
Dia lebih berkeinginan agar anggaran milyaran itu difokuskan untuk penanganan dan pemulihan COVID19. "Apalagi sekarang rakyat lagi susah karena pandemi covid19," jelasnya.
Nada yang sama juga disampaikan Tasrif, Ketua RT 12 Kelurahan Rabadompu Barat yang juga secara tegas menolak rencana pemberian HP tersebut.
Meskipun dirinya belum pernah memiliki HP Android, tapi tidak ingin memakai HP pinjaman karena takut akan rusak dan hilang. "Saya masih pakai HP jadul, bukan Android. Tapi untuk apa diberikan ke kami para Ketua RT kalau pinjaman," tegasnya.
Sebut Tasrif, bukan dirinya saja di Kelurahan Rabadompu Barat yang tidak punya Android. Beberapa Ketua RT lain juga masih memakai HP lama. Tapi rencana pemberian HP pinjaman itu, lebih baik ia menolak saja.
Sementara itu, Ketua RT 03 Darus saat dimintai tanggapannya menuturkan, bahwa sampai hari ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Kelurahan soal pemberian HP untuk RT.
Menurutnya, jika memang benar akan ada penyerahan HP itu, maka tentu perlu untuk dilakukan musyawarah kelurahan, agar ada kejelasan detail tentang soal HP, mulai dari sumber anggaran yang digunakan, siapa yang mengadakan, spesifikasi soal barangnya hingga soal pertanggung jawaban atau juklak juknisnya. "Jadi semua harus jelas," ujarnya.
Disinggung soal pinjaman, menurut dia, kalau soal pinjaman maka itu harus lebih jelas lagi. Karena hanya sesuatu yang dipinjam harus kembali utuh. Sedangkan barang elektronik tentu saja akan mengalami penyusutan dan lain sebagainya, terlebih digunakan dalam waktu yang lama.
"Belum lagi jika dalam tenggang waktu HP tersebut hilang atau rusak. Siapa yang kemudian akan bertanggung jawab. Artinya akadnya harus jelas karena ini menyangkut uang Negara," tambahnya. (GA. 355*)
