Header Ads

Ketua FPAN Sarankan Pemkot Bima Tinjau Ulang Rencana Pemberian Ijin Ritel Modern

Syamsuddin, Ketua FPAN DPRD Kota Bima


Kota Bima, Garda Asakota.-

Pro kontra atas rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dalam rencana memberikan izin ritel modern beroperasi di Kota Bima menuai beragam komentar dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk di kalangan anggota DPRD yang notabene merupakan representasi dari suara rakyat.

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Syamsudin, kepada wartawan, Kamis siang (7/1). Anggota dewan dari Dapil Asakota ini berpandangan, rencana kehadiran ritel modern ini dinilainya tidak akan membawa dampak positif yang begitu siginifikan bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil menengah.

"Karenanya, kami meminta agar Pemkot Bima supaya dapat meninjau kembali terkait dengan keinginan tersebut," tegas duta PAN Asakota tersebut.

Menrutnya, pro kontra plus minus mengenai ritel modern ini secara presentasenya itu lebih banyak minusnya karena selama belasan tahun Kota Bima berdiri, selama itu pula para pelaku usaha kecil menengah dalam hal ini usaha kios hanya bersaing secara internal dengan pelaku usaha yang sama pula dengan daya beli masyarakatpun yang belum maksimal.

Apalagi, kata dia, ritel yang rencana mau masuk ini sangat besar dan skalanya Nasional tentu saja memiliki kapital atau keuangan yang sangat besar pula, sehingga otomatis modalnya jauh lebih besar dari UMKM lokal yang ada saat ini. "Tentunya saja dengan kondisi tersebut nantinya ritel modern ini akan menguasai pangsa pasar lokal," ungkapnya.

Syamsudin menyebut, ritel lokal yang ada di Kota Bima saat ini seperti Mai Mart, Marina Mart, SMA Yes, ABM dan lainnya sudah mencukupi untuk menjadi pilihan masyarakat Kota Bima.

"Jadi belum waktunya ritel luar masuk karena di khawatirkan nantinya akan mendominasi pasar ritel kita di Bima yang tentunya akan berdampak tidak baik untuk perkembangan usaha kecil dan menengah, karena pelan tapi pasti akan terkikis dengan sendirinya," ucapnya wanti wanti. 

Ditanya apakah kebijakan ini bertolak belakang dengan visi misi saat kampanye dulu yang salah satunya adalah menciptakan 10 ribu lapangan kerja?. 

"Ya, memang sudah tidak sesuai dengan janji kampanye Lutfer, pada saat menggaungkan janji menciptakan 10 ribu lapangan kerja, justru bertolak belakang dengan visi-misi.

Karena berbicara pelaku usaha kios atau UMKM itu adalah mengharapkan sentuhan langsung pemerintah yang sekarang berbanding terbalik dengan yang diharapkan karena menghadirkan ritel modern di Kota Bima. Untuk itu, sekali lagi kami harap Pemerintah Kota Bima dapat mengevaluasi kembali kebijakannya tersebut," sarannya. (GA. 003*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.