-->

Notification

×

Iklan

Tepis Tudingan Penggunaan Bansos Sapi Untuk Pilkada, Bang Zul: Itu Isu Sengaja dimainkan Jelang Pilkada

Wednesday, December 9, 2020 | Wednesday, December 09, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-12-08T23:20:14Z

 

Mataram, Garda Asakota.-

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, menepis tudingan adanya penggunaan bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada baik untuk kepentingan Partainya maupun untuk kepentingan kolega atau keluarga.

Melalui halaman Facebooknya, Bang Zul Zulkielimansyah, Gubernur yang terkenal dengan NTB Gemilangnya ini menegaskan tudingan atau sorotan dirinya menggunakan Bansos untuk kepentingan Pilkada disinyalir dimainkan jelang Pilkada, 09 Desember 2020.

“Jelang Pilkada, selalu saja isu-isu seperti ini dimainkan. Terutama oleh konsultan-konsultan dari luar daerah yang tidak punya lagi cara lain untuk memenangkan calon yang telah membayarnya mahal. Boleh-boleh saja ingin memenangkan calon yang diusung, tapi janganlah segala cara digunakan. Di NTB, kami bekerja didampingi KPK untuk memilih dan memilah mana hal-hal yang mungkin sekali menyebabkan korupsi. Terima kasih kepada KPK yang selalu bersedia mendampingi kami dalam bekerja,” tepis pria yang akrab disapa Bang Zul ini melalui tulisan FB nya, Selasa 08 Desember 2020.

Bukan baru kali ini saja dirinya diserang dengan isu soal penggunaan program pemerintah untuk kepentingan Pilkada, Bang Zul juga mengaku beberapa waktu lalu juga diserang dengan tudingan sekelompok orang yang mengangkat isu bahwa dirinya membiaya Pilkada dengan kasus Gili Trawangan Indah (GTI).

“Padahal GTI ini sedang kami selesaikan dengan bantuan KPK, kok jadi isunya saya membiayai Pilkada?. Inilah resiko kalau menggunakan konsultan politik dari luar, tidak mengerti isu lokal dan menyelesaikannya dengan isu-isu general di semua daerah,” sesal Bang Zul.

Pihaknya mengaku sangat tergelitik melihat adanya framing pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kepentingan Pilkada. “Lihai dan framing seperti ini bisa menembus media-media Nasional seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang punya pengalaman dilevel nasional juga. Pimpinan KPK bicara soal Bansos ke semua Kepala Daerah, kok jadi dikaitkan dengan NTB?. Tidak ada KPK yang bicara tentang bantuan sapi di NTB jadi sorotan,” bantah Bang Zul.

Tudingan penggunaan Bansos Sapi ini jika dicermati berawal dari adanya Program Food Estate di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) karena prospek berkembangnya yang bagus. Salah satu program Kementan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yaitu bantuan 1000 ekor sapi. Namun untuk tahap awal, baru terealisasi 200 ekor sapi sesuai dengan anggaran yang muncul di APBN Perubahan 2020.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, Kementan sangat mendukung program Food Estate di Labangka ini. Ia pun mengawal program ini jangan sampai tidak terealisasi. Karena sudah menjelang akhir tahun, sehingga Kementan ingin program ini dipercepat. Terlebih ada pula program lain di Labangka yaitu pelaksanaan pengolahan pakan ternak untuk mendukung Food Estate.

“Anggarannya muncul di APBNP 2020 di akhir Otober. Kontraknya per tanggal 20 November sehingga kita distribusikan secara bertahap, kita juga akan melaksanakan program 1000 desa sapi yang di Loteng,” kata Hj. Budi Septiani, Selasa 8 Desember 2020.

Ia mengatakan, dirinya langsung menyerahkan bantuan sapi-sapi tersebut ke lima kelompok ternak yang ada di Labangka. Kelompok ternak yang memperoleh bantuan ini adalah mereka yang sudah lama bergelut di bidang peternakan dan kelompok ternak ini sudah terdaftar secara resmi. Artinya bukan kelompok yang baru terbentuk ketika Food Estate diprogramkan.

“ Kami tidak pernah bicara masalah politik, saya sendiri yang turun, sedikitpun kami tidak menyentuh itu. Kita semata-mata ingin merealisasikan program kegiatan kita. Kalau tidak direalisasikan, nanti bisa-bisa di blacklist oleh pusat,” kata Kepala Dinas.

Untuk diketahui, program Labangka Food Estate ini lahir dari ketertarikan Kementan dengan potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki oleh Labangka. Kepala Dinas sendiri yang melakukan presentasi di Ditjen PKH tahun 2019 lalu sehingga akhirnya Dirjen PKH Kementan mendukung labangka ini menjadi kawasan Food Estate.

Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, program pemerintahan di masa Pilkada memang cukup rentan dikaitkan dengan masalah politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun demikian, Pemprov NTB tetap berupaya melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya dengan baik secara berkelanjutan tanpa melihat momentum tertentu.

Terlebih jika melihat program Labangka Food Estate, hal tersebut justru merupakan program dari pemerintah pusat yang anggarannya turun di akhir tahun. Pemprov NTB juga bekerja didampingi oleh KPK agar tidak salah dalam mengambil keputusan pada aspek-aspek kebijakan atau hal yang menyangkut teknis.

“Di NTB kita bekerja didampingi KPK agar terhindar dari korupsi. Terima kasih kepada KPK yang selalu bersedia mendampingi kami dalam bekerja,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mendukung program 1000 sapi Labangka Food Estate Kabupaten Sumbawa, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah menyerahkan 200 sapi kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka tanggal 4 Desember 2020.

Food Estate sendiri merupakan program pemerintah pusat. Di Indonesia, hanya lima daerah yang memperoleh program tersebut, termasuk NTB. Provinsi NTB sendiri mendapat dua proyek, pertama di Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kedua di Labangka, Sumbawa.

“200 sapi ini merupakan awal yang baik, kedepan, jumlahnya akan terus bertambah,” ungkap Gubernur saat menyerahkan sapi-sapi tersebut.

Kedepan, semua kebutuhan ada di Labangka, mulai dari tanaman pangan, peralatan pertanian, hingga ternak akan dibantu. Kemudian, semua ternak hingga jagung akan diolah di Labangka, sehingga industri hadir di Labangka.

Kepada masyarakat, Gubernur berpesan agar seluruh bantuan tersebut harus dijaga dan dirawat. Labangka harus menjadi contoh untuk kecamatan di seluruh Indonesia. (red/Hc*)

×
Berita Terbaru Update