Rencana Bangun Jaringan Kereta Api Poto Tano-Sape Harus Dimasukan Kedalam Renstra Daerah

 

Anggota DPRD Provinsi NTB yang merupakan anggota Komisi IV, Drs H Ruslan Turmudzi, dan anggota DPRD NTB dari Dapil VI dari Partai Nasdem, Dr Raihan Anwar, M.Si.,

Mataram, Garda Asakota.-

Kebutuhan akan moda transportasi yang cepat dan bisa membuka ruang keterisolasian suatu wilayah, khususnya di Pulau Sumbawa, mulai dari Poto Tano hingga ke Sape, ujung Timurnya Provinsi NTB, saat sekarang ini menjadi salah satu perhatian para anggota DPRD Provinsi NTB.

 Salah satu pilihan moda transportasi yang kini tengah hangat diperbincangkan untuk diperjuangkan masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Daerah yakni moda transportasi Kereta Api yang direncanakan akan melayani rute Poto Tano hingga ke Sape, ujung timurnya Kabupaten Bima.

Kepada wartawan media ini, salah seorang Anggota DPRD Provinsi NTB yang merupakan anggota Komisi IV, Drs H Ruslan Turmudzi, mengemukakan salah satu ide atau gagasan dalam kerangka mengurai persoalan transportasi di Pulau Sumbawa, mulai dari Poto Tano hingga ke Sape, solusinya hanya satu yakni Pemerintah harus memasukan kedalam Renstra Daerah, pembangunan moda transportasi Kereta Api mulai dari Poto Tano hingga ke Sape.

“Sehingga yang biasanya jarak tempuh masyarakat dari Sape hingga ke Poto Tano atau pun sebaliknya dari Poto Tano ke Sape adalah memakan waktu selama delapan jam bisa direduksi menjadi lebih cepat. Ini harus direncanakan mulai dari sekarang oleh Pemerintah agar bisa membangun Jaringan Kereta Api mulai dari Poto Tano hingga ke Sape,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi NTB ini kepada wartawan, Selasa 20 Oktober 2020.

Menurutnya, membangun jaringan rel Kereta Api mulai dari Poto Tano hingga ke Sape ini, jika berhasil diwujudkan oleh Pemerintah, maka bisa membuka keterisolasian suatu wilayah dan bisa membuka pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya karena bisa mempercepat pergerakan arus barang dan jasa.

“Apalagi jika jaringan rel kereta api tersebut dibangun melewati spot-spot wisata yang menarik dan diminati oleh wisatawan. Tentu hal ini akan dapat membawa kemanfaatan ekonomi juga bagi masyarakat yang ada disekitarnya,” imbuhnya lagi.

Pihaknya mendorong Pemerintah agar dapat melakukan Feasibility Study (FS) berkaitan dengan ide atau gagasan ini agar bisa diketahui apa saja potensi dan kendala yang harus diuraikan dalam mewujudkan pembangunan jaringan rel kereta api ini.

“Karena di Pulau Sumbawa ada empat Kabupaten dan satu Kota, maka ini harus segera dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi, bahkan dengan Pemerintah Pusat, agar bisa dilakukan FS. Sehingga ketika ide atau gagasan ini diletakan dan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan FS, maka bisa saja dalam proses pembangunan nanti ada pihak swasta yang bisa digandeng oleh Pemda untuk mewujudkan mimpi atau gagasan ini. Atau bisa saja ada opsi lainnya nanti karena ini hanya soal teknis saja. Nanti kajian teknisnya mulai dari Renstra itu akan dimulai dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB,” cetusnya.

Sementara itu, anggota DPRD NTB dari Dapil VI dari Partai Nasdem, Dr Raihan Anwar, M.Si., mengaku sangat setuju dengan ide pembangunan jaringan rel kereta api mulai dari Poto Tano hingga ke Sape.

“Saya kira itu gagasan yang bagus yang perlu dikembangkan dan didorong terus untuk mewujudkannya sebagai suatu moda transportasi baru di Pulau Sumbawa. Dan ini harus segera dilakukan FS terlebih dahulu, terutama pada kajian menyangkut jumlah penduduk, aspek sumber daya ekonomisnya, serta menyangkut aspek geografisnya. Dan bahkan agar fisible atau layak, maka bisa saja perencanaannya diintegrasikan lintas provinsi yakni NTB dan NTT, sebab jika dilihat dari perspektif pariwisata maka jaringan rel kereta api ini dapat menghubungan destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan yang ada di NTT sendiri,” kata Doktor Raihan. Selasa 20 Oktober di ruang Komisi I DPRD NTB.

Lantas bagaimana tanggapan Dinas Perhubungan NTB terhadap rencana atau gagasan pembangunan jaringan rel kereta api di Pulau Sumbawa ini?. Kepada wartawan, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia, pada Selasa 20 Oktober 2020, mengatakan pembangunan jaringan rel kereta api di Pulau Sumbawa ini perlu dilakukan langkah survey untuk mengukur tingkat kelayakannya.

“Sebab kalau dilihat dari sisi jarak 500 km itu layak, kalau dibawah 500 km itu cukup hanya dilayani dengan transportasi darat seperti bus. Tapi seperti apa kita perlu hitung, makanya perlu dilakukan survey terlebih dahulu. Insha Alloh, untuk surveynya sendiri baru bisa dilakukan pada tahun 2021 nanti,” kata Lalu Bayu Windia.

Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Sumbawa tersebut sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalur kereta api di seluruh wilayah Indonesia. “Jadi nanti ini inline dengan rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalur kereta api di Indonesia,” pungkasnya. (GA. Im*)