Mataram, Garda Asakota.-
Kebutuhan akan moda
transportasi yang cepat dan bisa membuka ruang keterisolasian suatu wilayah,
khususnya di Pulau Sumbawa, mulai dari Poto Tano hingga ke Sape, ujung Timurnya
Provinsi NTB, saat sekarang ini menjadi salah satu perhatian para anggota DPRD
Provinsi NTB.
Salah satu pilihan moda transportasi yang kini
tengah hangat diperbincangkan untuk diperjuangkan masuk dalam Rencana Strategis
(Renstra) Daerah yakni moda transportasi Kereta Api yang direncanakan akan
melayani rute Poto Tano hingga ke Sape, ujung timurnya Kabupaten Bima.
Kepada wartawan media
ini, salah seorang Anggota DPRD Provinsi NTB yang merupakan anggota Komisi IV,
Drs H Ruslan Turmudzi, mengemukakan salah satu ide atau gagasan dalam kerangka
mengurai persoalan transportasi di Pulau Sumbawa, mulai dari Poto Tano hingga
ke Sape, solusinya hanya satu yakni Pemerintah harus memasukan kedalam Renstra
Daerah, pembangunan moda transportasi Kereta Api mulai dari Poto Tano hingga ke
Sape.
“Sehingga yang biasanya
jarak tempuh masyarakat dari Sape hingga ke Poto Tano atau pun sebaliknya dari
Poto Tano ke Sape adalah memakan waktu selama delapan jam bisa direduksi
menjadi lebih cepat. Ini harus direncanakan mulai dari sekarang oleh Pemerintah
agar bisa membangun Jaringan Kereta Api mulai dari Poto Tano hingga ke Sape,”
ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi NTB ini
kepada wartawan, Selasa 20 Oktober 2020.
Menurutnya, membangun
jaringan rel Kereta Api mulai dari Poto Tano hingga ke Sape ini, jika berhasil
diwujudkan oleh Pemerintah, maka bisa membuka keterisolasian suatu wilayah dan
bisa membuka pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya karena bisa
mempercepat pergerakan arus barang dan jasa.
“Apalagi jika jaringan
rel kereta api tersebut dibangun melewati spot-spot wisata yang menarik dan
diminati oleh wisatawan. Tentu hal ini akan dapat membawa kemanfaatan ekonomi
juga bagi masyarakat yang ada disekitarnya,” imbuhnya lagi.
Pihaknya mendorong
Pemerintah agar dapat melakukan Feasibility Study (FS) berkaitan dengan ide
atau gagasan ini agar bisa diketahui apa saja potensi dan kendala yang harus
diuraikan dalam mewujudkan pembangunan jaringan rel kereta api ini.
“Karena di Pulau Sumbawa
ada empat Kabupaten dan satu Kota, maka ini harus segera dikoordinasikan oleh
Pemerintah Provinsi, bahkan dengan Pemerintah Pusat, agar bisa dilakukan FS. Sehingga
ketika ide atau gagasan ini diletakan dan segera ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Daerah dengan melakukan FS, maka bisa saja dalam proses pembangunan
nanti ada pihak swasta yang bisa digandeng oleh Pemda untuk mewujudkan mimpi
atau gagasan ini. Atau bisa saja ada opsi lainnya nanti karena ini hanya soal
teknis saja. Nanti kajian teknisnya mulai dari Renstra itu akan dimulai dari
Dinas Perhubungan Provinsi NTB,” cetusnya.
Sementara itu, anggota
DPRD NTB dari Dapil VI dari Partai Nasdem, Dr Raihan Anwar, M.Si., mengaku
sangat setuju dengan ide pembangunan jaringan rel kereta api mulai dari Poto
Tano hingga ke Sape.
“Saya kira itu gagasan
yang bagus yang perlu dikembangkan dan didorong terus untuk mewujudkannya
sebagai suatu moda transportasi baru di Pulau Sumbawa. Dan ini harus segera
dilakukan FS terlebih dahulu, terutama pada kajian menyangkut jumlah penduduk,
aspek sumber daya ekonomisnya, serta menyangkut aspek geografisnya. Dan bahkan
agar fisible atau layak, maka bisa saja perencanaannya diintegrasikan lintas
provinsi yakni NTB dan NTT, sebab jika dilihat dari perspektif pariwisata maka
jaringan rel kereta api ini dapat menghubungan destinasi wisata yang ada di
Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan yang ada di NTT sendiri,” kata Doktor Raihan.
Selasa 20 Oktober di ruang Komisi I DPRD NTB.
Lantas bagaimana
tanggapan Dinas Perhubungan NTB terhadap rencana atau gagasan pembangunan
jaringan rel kereta api di Pulau Sumbawa ini?. Kepada wartawan, Kepala Dinas
(Kadis) Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia, pada Selasa 20 Oktober
2020, mengatakan pembangunan jaringan rel kereta api di Pulau Sumbawa ini perlu
dilakukan langkah survey untuk mengukur tingkat kelayakannya.
“Sebab kalau dilihat
dari sisi jarak 500 km itu layak, kalau dibawah 500 km itu cukup hanya dilayani
dengan transportasi darat seperti bus. Tapi seperti apa kita perlu hitung,
makanya perlu dilakukan survey terlebih dahulu. Insha Alloh, untuk surveynya
sendiri baru bisa dilakukan pada tahun 2021 nanti,” kata Lalu Bayu Windia.
Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Sumbawa tersebut sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalur kereta api di seluruh wilayah Indonesia. “Jadi nanti ini inline dengan rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalur kereta api di Indonesia,” pungkasnya. (GA. Im*)
