Dua Tahun Zul-Rohmi, Mori Hanafi: Perlu Kerja Keras Lagi Memenuhi Target RPJMD

 

Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., 

Mataram, Garda Asakota.-

Kepemimpinan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimasnyah dan Wakil Gubernur, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, telah berjalan selama dua (2) tahun. Duet Gubernur dan Wagub NTB yang membawa Visi NTB Gemilang ini, meski berlangsung ditengah hempasan bencana gempa bumi dan penyebaran wabah atau pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid19), namun keduanya mampu keluar dari jeratan ‘bencana’ dan ‘bertahan’ ditengah hempasan pandemi dan dianggap berhasil melahirkan kebijakan yang menjadi acuan secara Nasional seperti penanganan gempa bumi terbaik secara Nasional serta program penguatan ekonomi ditengah wabah pandemi melalui program JPS Gemilang.

Lantas bagaimana penilaian Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., terhadap pelaksanaan dua (2) tahun kepemimpinan Zul-Rohmi?. Kepada wartawan media ini, Senin 28 September 2020, mantan ‘rival’ politik pasangan Zul-Rohmi dalam kontestasi Pilgub NTB ini berpendapat duet Zul-Rohmi harus lebih bekerja keras lagi untuk mencapai target-target RPJMD yang saat sekarang ini tengah diajukan perubahannya di lembaga DPRD NTB.

“Duet Zul-Rohmi ini perlu bekerja keras lagi untuk memenuhi targer RPJMD yang tengah direvisi. Meski bisa dimaklumi akibat bencana gempa bumi dan pandemi Covid19 berdampak pada banyak program yang meleset dari target seperti program beasiswa yang awalnya direncanakan menggunakan dana CSR tapi kemudian menggunakan dana APBD sebesar Rp36 Milyar. Sementara urusan wajib pendidikan menyangkut perbaikan infrastruktur pendidikan serta aspek penunjang pendidikan lainnya masih kurang atau masih sangat kecil dianggarkan dan perlu dibenahi kedepannya. Begitu pun dengan program yang menyangkut industrialisasi yang hingga kini belum bisa memenuhi target,” ungkap pria yang berasal dari Partai Gerindra Provinsi NTB ini.

Dalam aspek lain, Mori Hanafi juga mendorong duet Zul-Rohmi agar bisa menggunakan APBD secara efisien, efektif dan berlandaskan pada asas proporsionalitas. “Secara umum, Pemprov masih agak boros dalam pembelanjaan APBD I. Contohnya, penggunaan anggaran Covid19 dibidang kesehatan bisa lebih ditekan penggunaannya daripada yang dibelanjakan sekarang. Semisal banyak APD yang dibantu dari Pusat, tapi melalui APBD I juga dianggarkan. Sementara penggunaannya juga tidak bisa kita kontrol. Disisi lain program unggulan dan program reguler lainnya menjadi korban akibat ketiadaan anggaran. Padahal semestinya antara penanganan pandemi dengan pelaksanaan program unggulan dan reguler lainnya bisa berjalan beriringan,” sorot Mori Hanafi.

Duta masyarakat Dapil VI (Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, red.) juga menyorot pelaksanaan program Zero Waste yang mana alokasi anggarannya tidak hanya dianggarkan pada SKPD terkait tetapi juga dianggarkan pada Bappeda. “Dan ada juga anggaran hibahnya yang bernilai Milyaran Rupiah yang diberikan kepada kelompok-kelompok. Ini juga kami nilai agak boros,” sorot Mori Hanafi lagi.

Dalam aspek kesehatan, Wakil Ketua DPRD NTB ini juga sangat berharap agar Pemprov NTB dapat memberikan perhatian anggaran terhadap perbaikan infrastruktur dan SDM kesehatan yang ada di Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, khsususnya yang ada di Dapil VI.

“Sehingga dengan adanya perhatian anggaran terhadap keberadaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang ada ini dapat meningkatkan status pelayanan sehingga daftar rujukan orang sakit ke RSUD Provinsi NTB di Mataram ini dapat berkurang,” pungkasnya. (GA. Im*).