Suhaili FT Tidak Dikareteker, Musda Urung Digelar Karena Kendala Teknis

Wakil Ketua Bappilu Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Ir Hj Sari Yuliati. MT., kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa 04 Agustus 2020.

Mataram, Garda Asakota.-

Kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB yang diketuai oleh Suhaili FT., masih dianggap belum berakhir meski pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) urung dilakukan hingga tanggal 31 Juli 2020.

"Sampai hari ini, Pak Suhaili masih jadi Ketua DPD I Golkar NTB. Jadi yang pasti sampai hari ini, belum ada surat yang mengatakan bahwa DPD I NTB yang belum melaksanakan Musda itu di PLT atau di kareteker, jadi itu belum ada. Kecuali mungkin ada hal-hal lain yang dianggap tidak sesuai dengan aturan partai, barangkali yah bisa saja kesana. Tapi kalau kendalanya adalah hanya pada soal waktu, maka hal itu belum mengarah kesana," jelas Wakil Ketua Bappilu Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Ir Hj Sari Yuliati. MT., kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa 04 Agustus 2020.

Diakuinya, Kepengurusan DPD I yang diketuai oleh Suhaili FT., akan berakhir pada 31 Juli 2020. Sehingga sebelum kepengurusannya berakhir, menurutnya, Suhaili FT., mengajukan pelaksanaan musda pada tanggal 22 Juli 2020. 

"Artinya seandainya Musda belum terselenggara sampai saat sekarang ini, itu bukan kesalahan DPD I. Hanya saja ada persoalan teknis di DPP, karena banyaknya pelaksanaan Musda se-Indonesia. Sementara waktu yang dimiliki oleh Waketum kita terbatas, maka kita harus membuat jadwal. Perlu diketahui, Waketum Golkar itu ada yang menjadi Dubes dan ada juga yang diangkat menjadi Komisaris, sehingga ini menjadi kendala dalam mengatur jadwal. Jadi ini hanya soal teknis aja," beber Hj Sari Yuliati yang juga merupakan Anggota Komisi III yang membidangi Bidang Hukum dan HAM DPR RI.

Pihaknya mengatakan pelaksanaan Musda bisa kembali dilakukan oleh DPD I ketika DPD I kembali mengajukan surat usulan pelaksanaan Musda kepada DPP.

"Jadi begini yah, DPD I mengusulkan jadwal Musda, lalu nanti seandainya DPP secara teknis tidak ada masalah maka pelaksanaan Musda akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut. Tetapi kalau DPP ada masalah teknis soal waktu, yah DPP akan atur lagi. Dan kalau Musda tidak bisa dilaksanakan di NTB bisa saja pelaksanaannya akan digelar di Jakarta. Bisa saja seperti itu, karena ini konteksnya politik," cetusnya.

Gagalnya pelaksanaan Musda Golkar NTB beberapa waktu lalu menurutnya karena pada saat rencana pelaksanaan Musda I terkendala oleh karena adanya larangan berkerumun dari pemerintah akibat adanya pandemi Covid19.

Dikatakannya, DPP Golkar sempat menunda pelaksanaan Musda sebelum Covid19. Jadi saat itu karena ada larangan berkerumun. Dan pengurus DPP juga tidak bisa datang ke NTB karena adanya pemberlakuan PSBB. Itu disebabkannya ditunda. Kemudian untuk pelaksanaan Musda kedua, itu bukan karena ada penundaan, tapi karena ada kendala teknis karena belum ada jadwal dari DPP. Setelah PSBB selesai maka pengurus DPD I dipersilahkan untuk mengajukan tanggal pelaksanaan Musda, tanggal 22 Juli, tapi DPP belum ada jadwal. Jadi sebetulnya tidak ada penundaan.

"Jadi dari DPD I sendiri tidak gagal dalam melaksanakan Musda. Karena mereka sudah siap sejak tanggal 22 Juli. Bahkan kapan pun diperintahkan untuk melaksanakan Musda, mereka sangat siap. Hanya saja ini hanya kendala teknis saja. Dan tidak ada juga problem dengan faktor suka atau tidak suka terhadap pak suhaili karena pak suhaili juga adalah kader Golkar. Dimana seluruh keluarganya juga ada di Golkar. Begitu juga dengan pak Ahyar, saya apresiasi terhadap pengabdian beliau. Jadi saya rasa tidak ada perasaan suka atau tidak suka. Ini hanya soal jadwal DPP aja dan bukan hanya NTB tapi juga daerah lain koq," pungkasnya. (GA. Im*)

Post a Comment

Previous Post Next Post