Koordinator Poros Muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin, ST.,
Mataram, Garda Asakota.-
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-X DPD I Partai Golkar Provinsi NTB hingga saat ini belum juga terlaksana. Tertundanya pelaksanaan Musda Golkar NTB menjadi perhatian serius dari Gabungan Poros Muda Partai Golkar NTB seperti AMPG, AMPI, MDI, Satkar Ulama, Kosgoro, MKGR dan SOKSI.
Melalui Koordinator Poros Muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin, ST., ketidak-pastian tentang konsolidasi internal Partai Golkar Provinsi NTB dalam wujud pelaksanaan Musda X Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat, ikut membuat prihatin kader muda partai Golkar atau “Poros Muda Golkar NTB”.
"Dari pengamatan, pemantauan dan diskusi-diskusi internal yang kami lakukan selama ini, muncul keprihatinan dari poros muda Golkar terhadap kondisi ketidakpastian ini. Kami bukan footer tapi kami punya kepedualian terhadap partai ini," kata Bahtiar Thamrin kepada wartawan media ini Rabu 05 Agustus 2020.
Menurutnya, proses konsolidasi internal partai Golkar Pasca Munas X Partai Golkar 3 -6 Desember 2019 dengan tema “Kita Satu Untuk Indonesia” merupakan cerminan spirit, tekad dan komitmen partaì untuk menjaga soliditas partai, menjadi yang terbaik, menjadi nomor satu, pemersatu, demi Indonesia yang lebih baik.
Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 40 Ayat (2) huruf c, “Musyawarah Daerah Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Munas”. (5 Maret 2020) di seluruh Indonesia.
"Oleh karenanya, Musda X Golkar Provinsi NTB adalah momen penting dalam rangka penuangan ide serta gagasan untuk mendorong pengelolaan dan proses pelembagaan partai yang semakin baik, selain pemilihan ketua. Musda Golkar Provinsi NTB juga sebagai konsolidasi gagasan dan potensi utuk membahas masalah atau isu-isu strategis daerah. Sehingga Golkar menjadi bagian penting dan strategis dari setiap perubahan, pertumbuhan dan perkembangan daerah ini," ungkap pria yang juga merupakan staf ahli Fraksi Partai Golkar DPRD NTB ini.
Ditegaskannya, DPP Partai Golkar harus memberikan kejelasan, kepastian dan ketegasan atas pelaksanaan Musda ke X Golkar NTB.
"Tidak boleh besikap ambigu terkait Musda Golkar Provinsi NTB karena DPP Partai Golkar sudah melayangkan beberapa surat kepada DPD I Golkar," timpalnya.
Surat-surat yang dimaksud Bahtiar itu antara lain Surat DPP Partai GOLKAR nomor : B-61/GOLKAR/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 Perihal Penetapan Musda Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Surat DPP Partai GOLKAR nomor : B-70/GOLKAR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Perubahan Penetapan MUSDA DPD Partai GOLKAR Provinsi NTB.
Terakhir : Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR nomor : SI-2/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang : Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan MUSDA Partai GOLKAR Tingkat Provinsi.
"Dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR nomor : SI-3/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang : Instruksi Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan MUSDA Partai GOLKAR Tingkat Kabupaten/Kota," ungkapnya.
Penundaan dan ketidak jelasan ini, menurutnya, memberikan dampak moril, materil dan psikologis terhadap segenap komponen dan elemen partai secara struktural.
Menurutnya, Poros Muda Golkar NTB setuju dan mendukung DPP Golkar harus melakukan reformasi struktural secara menyeluruh dan berjenjang terhadap Pimpinan DPD dan DPD II Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB yang tidak memiliki prestasi dan sudah afkiiir, guna menuju Golkar yang progresif dan lebih baik di NTB.
"Namun, meski secara periodesasi DPD Golkar Provinsi NTB akan berakhir pada tahun 2021 akan tetapi menurut pengamatan kami dengan adanya Hasil Munas X Golkar 2019 dan surat-surat yang telah dilayangkan oleh DPP bila kita cermati dan kaji dengan baik maka dengan sendirinya DPD Golkar Provinsi NTB telah berakhir atau demisioner," tegasnya.
Apalagi menurutnya, kendali sekarang berada ditangan DPP Golkar.
"Maka dalam rangka menjaga kondusifitas Partai Golkar di daerah dan menghadapi agenda politik proses Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Provnsi NTB serta untuk mengisi kekosongan Pimpinan serta aktifitas Partai sehari-hari. DPP Golkar sesuai dengan kewenangannya harus tegas bersikap apakah akan menunjuk atau menetapkan pelaksana tugas (plt) atau segara memastikan pelaksanaan Musda X Golkar Provinsi NTB," pungkasnya. (GA. Im*)
