 |
| Aksi 'bisu' ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes), Kamis pagi (6/8), yang meminta agar Kadikes Kobi diganti. |
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima tidak ingin memberikan tanggapannya terkait dengan aksi 'bisu' ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes), Kamis pagi (6/8), yang meminta agar Kadikes Kobi diganti.
Tidak jelas apa yang menjadi dasar tuntutan para Nakes, namun berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan aksi para Nakes tanpa adanya gelaran orasi, tidak adanya korlap, tidak adanya negosiasi, dan tidak adanya mediasi itu diduga salah satunya dipicu persoalan pelayanan terhadap para Nakes di PKM Paruga yang terpapar covid19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Drs. H Azhari, M.Si, kepada sejumlah wartawan pada prinsipnya menyesalkan adanya aksi tersebut. “Yang pasti saya menyesali kedatangan mereka. Apalagi kehadiran mereka mengganggu pelayanan, harusnya bisa bicara baik baik,” sesalnya, Kamis siang (6/8).
Menurutnya, jika memang dalam aksinya itu mereka meminta dirinya diganti, justru dia tidak persoalkan. Tetapi sasaran demo seharusnya bukan ke kantor Dikes.
"Silahkan mereka meminta pada Sekda selaku pimpinan tertinggi atau Baperjakat untuk dilaporkan kepada Walikota Bima selaku pemangku kebijakan. Kan lucu mereka ini, Asisten meminta untuk menemui saya didalam, justeru mereka tidak menerimanya," cetusnya.
Diakuinya, dari sekian pegawai yang hadir ikut aksi tersebut didominasi oleh Nakes PKM Paruga dan juga Nakes PKM Rastim, sementara yang lain tetap aktif menjalani tugasnya. "Akan tetapi kami sudah mengeluarkan surat untuk masuk kembali bekerja sebagaimana mestinya," katanya.
Azhari juga menjawab penilain buruknya pelayanan terhadap pasien Nakes yang dinyatakan positif covod19 di PKM Paruga beberapa waktu lalu?. Diakuinya, ada 2 penyebab sehingga para Nakes turun menggelar aksi. Jika dilihat dari sejumlah peserta aksi, ada yang merasa kecewa karena mutasi.
Kemudian yang kedua, soal pelayanan para Nakes positif Covid-19 di PKM Paruga yang merasa tidak diberikan pelayanan yang maksimal.
“Sebenarnya ada kekeliruan soal persepsi pelayanan tersebut. Makanya para Nakes itu harus sadar diri, isolasi mandiri mestinya jangan di PKM, tapi di rumah, itu memang aturannya. Tapi malah Nakes yang positif ini memilih isolasi mandiri di PKM,” terangnya.
Kemudian lebih parah ungkap Azhari, mereka menelpon dirinya minta untuk memberikan makan. Jika secara pribadi ia berikan sumbangan sukarela tanpa tekanan, tentu akan diberikan. Tapi secara resmi melalui anggaran Covid-19, tidak boleh dilakukan. Karena mereka tidak isolasi mandiri di rumah.
“Nanti dituntut orang orang yang diisolasi mandiri di rumah kalau kita beri makan untuk para Nakes yang isolasi mandiri di PKM,” jelasnya.
Azhari mengaku, dari 25 orang Nakes yang diisolasi mandiri bersama di PKM Paruga waktu itu, menentukan sendiri masuk diisolasi dan keluarnya. Padahal yang boleh menyatakan mereka sembuh dan boleh keluar, hanya dokter.
“Iya itu memang kesalahan Dikes yang tanda tangani mereka agar keluar saat isolasi di PKM Paruga. Tapi perlu diketahui, bukan saya yang tanda tandang surat dari Dikes itu, saya lagi tugas dinas di Mataram,” tuturnya.
Saat mereka keluar pun sambungnya, para Nakes tidak mau di-tracking, padahal itu protap yang harus dilakukan. Termasuk tracking untuk para anggota keluarga mereka.
“Mereka juga itu semaunya menentukan protap sendiri. Bahkan sudah disarankan untuk isolasi di RS Darurat, tapi tidak mau. Para Nakes ini kan tidak memberi contoh baik untuk masyarakat,” tudingnya.
Kemudian setelah hasil Swab dan mereka dinyatakan positif, para Nakes mestinya tidak boleh tidur di PKM Paruga, tapi di RS Darurat yang sudah ditunjuk pemerintah. Tapi tetap tidak mau mengikuti ketentuan.
Sementara itu, Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH, mengaku akan melakukan pemanggilan Kadis Kesehatan untuk mengetahui seperti apa persoalanya.
Artinya tuntutan sejumlah massa aksi dari Nakes tersebut tidak keluar begitu saja, tentu ada kronologisnya.
"Jika tuntutan mereka dinilai valid juga melampirkan sejumlah bukti, pastinya pemerintah akan menindaklanjutinya. Karena hal yang mustahil kita gantikan orang tanpa ada bukti yang valid. Tapi, soal ganti mengganti kepala dinas tersebut itu adalah hak prerogatifnya Walikota, apalagi Kadis tersebut eselon 2," tegasnya.
Jika sebaliknya keterangan Kadis Kesehatan itu benar, maka Nakes itu akan diperlakukan seperti masyarakat biasa. NArtinya mereka harus mau di rapid ataupun swb. "Termasuk keluarga sejumlah Nakes yang ada. Dan mereka harus disesuaikan dengan SOP covid19," ungkapnya.
Harusnya Nakes lanjut Sekda, dapat memberikan contoh kepada warga. Ketika Nakes tidak ingin di rapid dan juga keluarganya, lantas bagaimana reaksi warga?. "Mereka saja tidak mau dirapid, apalagi kita sebagai warga biasa, kan aneh ini ceritanya," cetusnya. (GA. 335*)
