-->

Notification

×

Iklan

Bohari Muslim: Tata Ulang Regulasi, Agar Nasib Petani Tembakau Lebih Diperhatikan

Wednesday, August 26, 2020 | Wednesday, August 26, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-08-31T08:48:29Z
Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan NTB Empat (4), H Bohari Muslim, 

Mataram, Garda Asakota.-

Salah satu sektor potensial yang bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Provinsi NTB adalah pada sektor pertanian, lebih khusus pertanian dengan jenis tembakau virginia. Provinsi NTB khususnya di Pulau Lombok total areal pertanian tembakau bahkan mencapai angka 25 ribu hektar dengan produksi tembakau mencapai angka 50 ribu ton.

Dengan rata-rata harga tembakau per kilogram sebesar Rp36 ribu pada tahun 2019, Provinsi NTB mendapatkan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12, mencapai angka sekitar Rp296,6 Milyar. Dengan alokasi pembagian, Provinsi NTB mendapatkan alokasi DBCHT sebesar Rp88,6 Milyar, Kabupaten Bima sebesar Rp9,7 Milyar, Dompu sebesar Rp5,2 Milyar, Lombok Barat, Rp15,5 Milyar, Lombok Tengah Rp48,2 Milyar, Lombok Timur Rp54,3 Milyar, Sumbawa Rp9,3 Milyar, Kota Mataram sebesar Rp49,8 Milyar, Kota Bima sebesar Rp2 Milyar, Sumbawa Barat Rp3 Milyar dan Lombok Utara sebesar Rp9,4 Milyar.

Namun dengan besarnya potensi pendapatan daerah yang berasal dari cukai tembakau ini, salah seorang anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan NTB Empat (4), H Bohari Muslim, sangat berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lebih fokus untuk memperhatikan nasib petani tembakau yang ada di Pulau Lombok khususnya Lombok Timur dan Lombok Tengah sebagai basis produsen terbesar tembakau.

“Ada beberapa persoalan pokok yang harus diperhatikan oleh Pemerintah terkait dengan keberadaan petani tembakau ini. Yang pertama adalah soal irigasi, yang kedua adalah soal bantuan kredit lunak kepada para petani. Yang ketiga adalah adanya subsidi terhadap pupuk, bahan bakar minyak untuk mengopen tembakau serta yang kelima adalah alokasi pembagian dana DBCHT harusnya lebih besar dikembalikan kedaerah produsen tembakau seperti di Lombok Timur dan di Lombok Tengah,” ujar politisi Nasdem ini kepada wartawan, Senin 24 Agustus 2020.

Pemerintah diharapkannya dapat lebih fokus memperhatikan salah satu potensi besar penyumbang cukai terbesar di NTB ini. Apalagi menurutnya, biaya produksi yang dikeluarkan petani tembakau itu sangat tinggi.

“Maka Pemerintah perlu membantu petani tembakau dengan seoptimal mungkin dengan menata ulang regulasi baik pada tingkat Perda serta regulasi yang berkaitan dengan bagi hasil cukai itu agar lebih bersifat proporsional dan berkeadilan. Jangan difokuskan hanya pada aspek kesehatan saja. Namun alangkah bijaknya proporsinya harus lebih diperbesar pada membangun infrastruktur pertaniannya agar petani bisa lebih terbantu,” ujar politisi dari Partai Nasdem ini.

Begitu pun dalam aspek penentuan harga penjualan tembakau, Bohari sangat berharap agar Pemerintah dapat melakukan langkah monitoring dan pengawasan terhadap harga penjuaan tembakau petani.

“Sebab dari aspek harga penjualan tembakau, ada dugaan penentuan grade tembakau dari perusahaan yang dilakukan secara tidak benar sehingga merugikan petani. Disinilah perlunya pemerintah itu hadir agar masyarakat petani tembakau ini dapat mendapatkan jaminan harga sesuai dengan kualitas yang sebenarnya dari tembakau yang diproduksinya. Dan hampir semua petani mengeluhkan adanya persoalan ini,” pungkasnya. (GA. Im*).
×
Berita Terbaru Update