 |
| Syarifuddin, M.Pdi, guru SMPN 14 Kota Bima |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Menyusul dipindahkannya seorang guru Bahasa Indonesia SMPN 14 ke SMP 6 Kota Bima terhitung 1 Juli 2020, praktis saat ini SMP tersebut tidak lagi memiliki guru yang berkompeten di bidang itu.
Kondisi ini menuai keresahan. Padahal beberapa minggu yang lalu, seorang guru Bahasa Indonesia lainnya telah lebih dahulu "meninggalkan" SMP 14 ke SMP 11 Kota Bima. Sementara difahami bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia ini merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dan vital bahkan di UN kan.
Seorang guru di SMPN 14 Kota Bima, Syarifuddin, M.Pdi, Senin (6/7) mengungkapkan bahwa dimutasikannya dua orang guru Bahasa Indonesia yang dimaksud tentu menambah problem baru bagi SMP 14. Tidak saja soal "miskin" peserta didik karena kegagalan Dinas mengelola Sistem Zonasi, tapi juga "Miskin" guru mata pelajaran Bahasa Indonesia.
"Saya ingin katakan bahwa tidak ada persoalan dua guru Bahasa Indonesia itu dimutasi, bahkan kami ikut merasakan kebahagiaannya. Mereka tidak ada lagi problem jam ngajar, sertifikasi lancar, dan seterusnya. Tapi masalanya siapa yang menggantikan dua orang guru tersebut?, hal inilah yang membuat kami bertanya-tanya," cetusnya.
Menanggapi keluhan ini, Kadis Dikbud Kota Bima melalui Kepala Bidang Dikdas justru mengaku tidak ikut campur terkait pindah guru tersebut karena tidak ada koordinasi dengan pihaknya.
"Intinya kami bidang tehnik Dikdas tidak diajak koordinasi, komunikasi dan konsultasi," ungkapnya kepada wartawan, Senin (6/7).
Dikdas pada prinsipnya tidak mau menjolimi guru dengan mutasi, karena dendam politik dan unsur lain. Jikapun mau pindah mestinya sesuai permintaan dan kebutuhan satuan pendidikan dan harus ada surat keterangan baik yang menerima dan yang melepas.
Justru pria yang akrab disapa Gefon ini mengkhawatirkan intervensi orang di luar struktural yang merusak tatanan birokrasi padahal dinas itu ada mekanisme yang harus dilewati.
"Mestinya ada koordinasi horisontal vertikal, atas dan ke bawah harus terjalin dengan baik dan sinergis agar tidak terjadi keributan atau protes. Sebab ini menyangkut juga kesejahteraan bagi guru sertifikasi intinya kami tidak mau rugikan guru, apalagi kondisi seperti ini sama-sama terpapar Covid19," cetusnya. (GA. 212*)
