Ekonom Universitas Mataram (Unram), Dr H Iwan Harsono, M.Ec.,
Mataram, Garda Asakota.-
Pandemi Covid19 (C19) yang melanda dunia, khususnya masyarakat Provinsi NTB berdampak cukup besar dalam kehidupan lintas sektoral, khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.
Bahkan salah satu Ekonom Universitas Mataram (Unram), Dr H Iwan Harsono, M.Ec., mengemukakan akibat mewabahnya pandemi Covid19 di NTB berdampak cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi NTB.
"Pertumbuhan Ekonomi NTB dari bulan Januari hingga 30 Maret 2020 atau Triwulan I adalah sebesar 03,14 persen, itu termasuk sektor tambang. Kalau sektor tambang dikekuarkan, maka pertumbuhannya adalah sebesar 00,32 persen. Atau hampir minus. Hal itu terjadi akibat adanya pandemi Covid19. Begitu besar dampaknya sampai mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup signifikan," terang pakar ekonomi unram ini kepada sejumlah wartawan di Mataram, Kamis 02 Juli 2020.
Dampak lebih besar akibat mewabahnya pandemi Covid19 ini menurutnya makin kuat ketika memasuki Triwulan II yakni sekitar April hingga 30 Juni 2020 dimana pertumbuhan ekonomi.NTB mengalami penurunan hingga minus tujuh (7) persen.
"Kemudian pada 01 April sampai dengan 30 Juni 2020, dimana pada saat itu hampir sebagian besar produksi tidak terjadi, begitupun dalam aspek distribusi ekonomi juga mengalami kemacetan, dan aspek konsumsi melemah. Maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis yakni minus 7 persen. Penurunan ini berdampak juga pada PDRB masyarakat NTB yang berimpilkasi pada meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan," cetus Doktor Iwan.
Menghadapi pandemi Covid19, menurutnya Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dengan melakukan kebijakan refokusing anggaran hingga mencapai angka sekitar Rp926 Milyar yang terbagi untuk penanganan kesehatan sebesar Rp466 M lebih, penanganan sektor ekonomi sebesar Rp310 M, dan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp150 M lebih.
"Namun benar juga adanya kebijakan refokusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid19 ini. Berdasarkan teori yang ada, maka fokus menyelesaikan masalah kesehatan ini. Makanya anggaran sebesar Rp925 Miliyar di NTB diarahkan untuk mengatasi masalah ini. Kedua, dampak pandemik ini mengakibatkan pengangguran. Oleh karena itu disalurkan JPS Ekonomi Gemilang. Ketiga, harus kita obati UMKM ini dengan cara pak Gubernur menggunakan produksi lokal melalui UMKM," ungkapnya lagi.
Lantas apa yang harus dilakukan Pemerintah kedepannya?. Lanjutnya, dari aspek penanganan kesehatan, Pemerintah menurutnya sudah luar biasa dengan kebijakan refokusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid19.
"Sekarang tinggal pemerintah fokus pemulihan ekonomi dengan memperbaiki UMKM, perbaiki sektor ekonomi, pariwisata, pertanian yang menjadi basis perekonomian NTB. Namun, salah satu kendala terbesar pemulihan ekonomi ini adalah masih sulitnya para investor masuk ke NTB karena masih ada pengetatan pintu masuk mereka melalui Bandar Udara. Adanya kewajiban SWAB bagi para investor ini untuk masuk ke NTB masih menjadi kendala utama dalam pemulihan ekonomi NTB. Apalagi biaya pengurusan SWAB itu agak mahal sehingga menjadi kendala bagi investor untuk masuk ke NTB," katanya lagi.
Sekarang menurutnya, fokus perhatian pemerintah itu harus diarahkan pada sektor pemulihan ekonomi. Karena menurut Doktor Iwan, dalam sektor kesehatan untuk mengatasi pandemik C19 ini, pemerintah sudah maksimal dalam memenuhi infrastruktur penanganan C19.
"Pemerintah harus berusaha di triwulan III dan IV ini, untuk ekonominya tidak sampai minus. Apalagi minus diakhir tahun. Karena pada akhir tahun itu adalah gabungan rata-rata antara triwulan dalam tahun berjalan. Oleh karenanya, untuk menghindari minus diakhir tahun maka yang harus dilakukan adalah fokus pada pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor produksi, maka transportasi baik darat, laut dan udara harus lancar meski mengikuti protokol Covid dan tidak membebani biaya yang mahal untuk melakukan tes SWAB," saran Doktor Iwan.
Langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemprov NTB, menurut Doktor Iwan, sudah on the right track, hanya saja menurutnya, yang perlu dilakukan lagi adalah bagaimana pelaksanaan program itu.
"Selain itu eksekutif harus bisa menjelaskan kepada publik terkait dengan penggunaan anggaran besar. Dengan kata lain, bagaimana menjelaskan konsep diatas kertas itu sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan," pungkasnya. (GA. Im*)
