Pakar Ilmu Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof Dr Zainal Asikin, SH.,SU
Mataram, Garda Asakota.-
Pakar Ilmu Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof Dr Zainal Asikin, SH.,SU., menilai langkah pihak Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang melaksanakan program pemberian bantuan paket barang Jaring Pengaman Sosial (JPS) Berbasis Daerah Pemilihan (Dapil) senilai Rp6,5 Milyar sangat resisten terhadap posisi lembaga DPRD NTB sebagai lembaga kontrol dan legislasi.
"Nah disini letak resistensinya, Sekretariat yang melaksanakan pengadaannya dengan menunjuk pihak ketiga tapi yang membagikannya anggota Dewan. Sebab dalam hal ini Sekwan tidak melakukan swakelola dengan menyerahkannya pada Dinas terkait. Seharusnya Sekwan menggunakan metode swakelola saja dengan mengacu Surat Edaran (SE) LKKP Nomor 03 Tahun 2020. Jadi model pelaksanaannya seperti pelaksanaan Dana Aspirasi itu. Itu lebih aman dan tidak resisten," saran pria yang merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Unram ini, Selasa 09 Juni 2020.
Pihaknya mengatakan jika metode pelaksanaannya adalah penunjukan pihak ketiga maka yang melakukan pembagian itu adalah pihak ketiga itu sendiri, bukan anggota Dewan.
"Jadi kalau modelnya adalah penunjukan langsung kepada pihak ketiga kemudian yang membaginya adalah anggota Dewan menjadi debatable, apakah lembaga ini eksekutif atau legislatif?," cetus pria yang akrab disapa Prof Ikin ini.
Pihaknya mengaku sebagai bagian dari salah satu pihak yang ikut menyayangkan program JPS Berbasis Dapil ini ditakle langsung oleh Sekwan.
"Sebab ini menimbulkan resistensi karena posisi Dewan sebagai lembaga Legislasi yang harusnya mengawasi eksekutif. Nah sekarang dia bertindak sebagai eksekutif. Kalau dilaksanakan secara swakelola melalui dinas kan tidak akan jadi masalah, contohnya seperti dana aspirasi selama ini kan tidak ada yang jadi masalah," sesalnya. (GA. Im*)
