DPRD NTB Luncurkan Paket JPS Berbasis Dapil Senilai Total Rp6,5 Milyar

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH.,MH dengan sejumlah Pimpinan Lainnya seperti Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, H Muzihir dan H Abdul Hadi, serta Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi SH MH dan Kasubag Humas DPRD NTB, Lalu Juan Hillary menggelar konpers dengan sejumlah wartawan, Selasa 02 Juni 2020, di Pendopo Ketua DPRD NTB, Jalan Langko Mataram.

Mataram, Garda Asakota.-

Merebaknya wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid19) di Provinsi NTB memberikan dampak tersendiri terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dalam menekan laju penyebaran Covid19 dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah dengan melakukan refocusing anggaran ke berbagai program penanggulangan wabah.

Dalam aspek sosio-ekonomi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pun meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang menyasar kurang lebih 105 ribu kepala keluarga dengan memberikan paket bantuan senilai Rp250 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp80 Miliar dan melibatkan UMKM Lokal.

Tidak mau kalah dengan Pemprov NTB, Lembaga DPRD Provinsi NTB pun  melakukan hal yang sama yakni dengan meluncurkan paket bantuan JPS Berbasis Daerah Pemilihan (Dapil) dengan nilai total anggaran sebesar Rp6,5 Milyar.

“Paket bantuan itu terdiri dari Beras 5kg, Minyak Goreng 1 liter, dan Mie Instan 7 bungkus, senilai Rp100 ribu per satu paket bantuan. Dan insha Alloh akan segera diserahkan kepada masyarakat minggu ini,” kata Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH.,MH kepada sejumlah wartawan, Selasa 02 Juni 2020, di Pendopo Ketua DPRD NTB, Jalan Langko Mataram.

Hadir lengkap dengan sejumlah Pimpinan Lainnya seperti Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, H Muzihir dan H Abdul Hadi, serta Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi SH MH dan Kasubag Humas DPRD NTB, Lalu Juan Hillary, sosok politisi perempuan satu-satunya di NTB yang sukses menjadi Ketua DPRD NTB untuk kedua kalinya ini, mengungkapkan JPS Berbasis Dapil nantinya akan diserahkan oleh masing-masing anggota DPRD NTB kepada masing-masing warga masyarakat yang membutuhkan di daerah Dapilnya masing-masing.

“Jumlah yang akan dibagikan oleh masing-masing anggota Dewan ini juga variatif. Dari 65 total anggota DPRD NTB, Ada yang membawa paket sembako dengan jumlah 900 paket dan ada juga yang membawa 1000 paket sembako,” jelasnya.

Kenapa JPS Berbasis Dapil ini tidak berupa uang tunai?, menurutnya pihak DPRD NTB mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pembagian bantuan JPS yang sudah ada dengan memberikan paket bantuan berupa barang.

“Jadi itu mengikuti Juklak dan Juknis yang sudah ada. Sementara kenapa tidak melibatkan UMKM dalam pengadaan paket bantuan barangnya?, itu sepenuhnya menjadi urusan PPK Pengadaannya, tidak ada urusannya dengan kami,” tegasnya.

Sementara berkaitan dengan data penerima JPS Berbasis Dapil?, Menurut politisi senior Partai Golkar ini, data penerima JPS Berbasis Dapil ini didasari pada usulan nama yang diusulkan oleh masing-masing anggota DPRD per Dapilnya.

“Jadi anggota DPRD yang menerima paket bantuan JPS Berbasis Dapil ini, akan menyerahkan kepada masyarakat yang membutuhkan pada Dapilnya itu, dia tidak bisa memberikannya kepada masyarakat di luar dari Dapilnya. Dan warga masyarakat yang sudah menerima paket JPS lain seperti dari JPS Gemilang atau program bantuan lainnya, tidak boleh lagi menerima paket JPS Berbasis Dapil ini,” tegasnya lagi.

Pihaknya berharap, dengan adanya paket bantuan JPS Berbasis Dapil ini dapat membantu masyarakat yang sedang berkesusahan akibat adanya wabah Covid19 ini.

“Terutama mereka-mereka yang belum sama sekali mendapatkan paket bantuan dari Pemerintah. Itu yang akan menjadi prioritas kami. Semoga saja untuk berikutnya akan ada lagi paket bantuan serupa sedang kami upayakan tambahan anggarannya,” pungkasnya. (GA. Im*).

Post a Comment

Previous Post Next Post