 |
| Pimpinan DPRD Kota Bima saat menerima audiensi dari Forum Gerakan Rakyat Pemerhati Dewan Perwakilan Rakyat (GARAP) Kota Bima |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Lembaga DPRD Kota Bima, Senin kemarin (8/6) menerima audiensi dari Forum Gerakan Rakyat Pemerhati Dewan Perwakilan Rakyat (GARAP) Kota Bima antara lain untuk mempertanyakan efektifitas dan transparansi pengelolaan re-alokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid19.
Kemudian, Koordinator GARAP, Dedi Mawardi, untuk mempertanyakan sejauh mana efektifitas kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan Covid19, aktualisasi pemuktahiran data pra-sejahtera (proverty data) dan review dan analisa sederhana pola penganggaran APBD Kota Bima.
Menurutnya, peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2020 tentang sisitem informasi keuangan daerah yang terbuka. Yang didorong adalah metode sebagai langkah penerapan, karena Keuangan negara bukan rahasia dan harus dibuka pada publik. "Inilah antara lain yang menjadi atensi kami kepada wakil rakyat di lembaga DPRD Kota Bima ini," ungkap dedi.
Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima yang digelar di Ruang Banggar DPRD Kota Bima. Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kota Bima, serta hadir pula Kepala Bappeda Kota Bima.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S. Adm menyampaikan bahwa pihak eksekutif sudah melakukan perencanaan dan tata ulang dan atau penggeseran anggaran. "Jadi Dewan hanya menerima rasionalisasi dari anggaran itu sesuai perintah undang-undang, tentunya peregeseran dan pengelolaan anggaran covid-19 kami selalu disiskusikan dengan eksekutif baik itu secara formal maupun non formal juga," katanya seperti dilansir Humas DPRD Kota Bima.
Lebih lanjut Ketua DPRD Kota Bima menyampaikan bahwa undang-undang nomor 14 tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik, harus menjadi atensi bersama yang harus ditegakan oleh pemerintah. "Dan saya sangat memberi apresiasi dengan adanya forum ini, yang memang benar-benar memberikan solusi sebagai bentuk diskusi dan tukar pikiran kita dalam mengontrol jalannya roda Pemerintahan," tandasnya. (GA. 212*)
