Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Sekda NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat menggelar rapat koordinasi terkait JPS Gemilang Tahap II.
Mataram,
Garda Asakota.-
Jaring Pengaman Sosial (JPS)
Gemilang Tahap Kedua akan segera di luncurkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Informasinya, sebanyak 402 UKM/IKM yang tersebar diseluruh kabupaten/kota
se-NTB, akan diberikan ruang oleh Pemprov NTB untuk menyediakan produk-produk
yang menjadi item di dalam paket JPS Gemilang Tahap II dengan mengambil konsep UKM/IKM
yang ada di masing-masing daerah diberdayakan untuk mengisi produk-produk
yang akan disalurkan dalam paket JPS Gemilang.
Gubernur NTB, Dr. H.
Zulkieflimansyah, mencotohkan, produk UKM ikan asin di kecamatan Sape Kabupaten
Bima, jangan dibawa ke Lombok, kemudian di distribusikan kembali ke Bima, ini
yang keliru.
"Beras di Lombok Barat dari
UKM Lombok Barat. Ikan Asin di Bima, ambil dari hasil UKM di Bima," kata
Gubernur saat memberikan arahan pada Rakor Persiapan JPS Tahap II, Rabu
(27/5/2020) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB.
Doktor Zul sapaan akrabnya,
mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk dapat
menggerakan roda ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19. “Itulah
sebabnya, JPS ini tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kuota produk yang akan
disalurkan kepada 125.000 KK masyarakat terdampak , tetapi juga merupakan upaya
untuk memberdayakan UKM dan IKM lokal setempat. Sehingga upaya untuk membangun
sinergi dan koordinasi yang baik dengan OPD di kabupaten/kota juga menjadi
bagian penting untuk dilakukan,” cetusnya.
"Tidak ada gunanya produknya
berkualitas, kuantitasnya terpenuhi, tetapi UKM/IKM setempat jadi penonton. Nah
ini tidak sesuai dengan visi-misi kita," sambung Doktor Zul.
Selain itu, Gubernur juga
kembali mengingatkan bahwa proses pendistribusian JPS tahap II harus
dipastikan berjalan sesuai aturan dan mekanisme. Seluruh kekurangan pada proses
penyaluran JPS Gemilang Tahap I menjadi pengalaman untuk terus memperbaiki
proses ketersedian isi JPS dan pendistribusiannya.
“Termasuk data penerima, sehingga
distribusinya tepat sasaran,” tegasnya.
Doktor dalam bidang ekonomi ini
berharap, seluruh OPD bisa bersinergi bersama untuk menyelesaikan permasalahan
apabila ditemukan hal yang tidak sesuai aturan dan mekanisme. Secara khusus, Ia
meminta Inspektorat agar sejak awal dapat memastikan semua pekerjan OPD
berjalan sesuai aturan.
Lebih lanjut, pria kelahiran
Sumbawa ini juga mengimbau masing-masing OPD untuk aktif menyampaikan informasi
melalui media sosial, mengenai seluruh program-program yang dilaksanakan,
khususnya yang berkaitan dengan visi misi dan program-program unggulan NTB
Gemilang.
“Termasuk juga merespon setiap
pertanyaan masyarakat di media sosial. Jangan dipungkiri semua masyarakat kita
saat ini melek IT, khusus di media sosial. Maka saya minta proaktif melayani
masyarakat," pungkas Gubernur.
Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu
Gita Ariadi, M.Si., yang turut memimpin rakor tersebut menegaskan agar semua
permasalahan dalam penyediaan barang JPS hingga pendistribusian supaya bisa
diminimalisir, sehingga proses penyaluran ke kabupaten/kota hingga ke desa
berjalan lancar tanpa kendala.
"Pastikan ketersediaan isi
paket JPS paketnya lengkap," kata Miq Gite, panggilan akrabnya.
Peluncuran pendistribusian JPS
Gemilang tahap II ini akan dilakukan Gubernur NTB secara simbolis di desa
Penimbung, Kabupaten Lombok Barat. Pola distribusi tetap seperti tahap awal,
dikumpulkan disatu tempat di Kabupaten/kota, setelah itu disalurkan ke
desa-desa. Rencananya proses pendistribusian tahap II dimulai dari tanggal 30
Mei hingga pertengahan Juni 2020. (red*)