Siapa Didukung Hanura, IDP Ataukah Paket IMAN?

IDP dan paket IMAN

Mataram, Garda Asakota.-

Ajang kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Bima kembali menghangat. Kali ini adalah soal rebutan rekomendasi pengusungan Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah di kubu Partai Hanura.

Ada sikap yang berbeda antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kabupaten Bima yang tetap bersikukuh mengusung Balonkada petahana yang melewati hasil pleno DPD II Hanura Kabupaten Bima yakni, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP), dengan rencana DPD I Hanura Provinsi NTB yang akan mengusung Balonkada duet Dokter Irfan-Herman Alfa Edison (Paket IMAN, red.), bersama dengan Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan PDI Perjuangan.

Siapa yang akan berhasil keluar meraih surat keputusan (SK) pencalonan dari Hanura?, kuncinya sudah pasti ada pada DPP Partai Hanura.

Ketua DPD I Partai Hanura Provinsi NTB, Syamsul Rijal, kepada wartawan menegaskan bahwa Hanura pada Pilkada Kabupaten Bima, memastikan diri tidak mengusung IDP yang sekarang menjabat sebagai Bupati (Petahana). Apa alasan Hanura tidak lagi mengusung IDP?, menurutnya disebabkan, petahana selama menjadi Bupati Bima dianggap tidak pernah berkontribusi terhadap Hanura.

“Di Bima itu sudah terbentuk koalisi juga yaitu PKS, Hanura sama PDIP. Tiga partai di sana. Ini kita lihat siapa yang diajukan. (Yang jelas) di luar petahana,” tegasnya, Selasa (18/2) siang di kantor DPD Hanura NTB di jalan pendidikan Kota Mataram.

Namun katanya, sosok Herman Alfa Edison sebagai bagian dari kadernya di DPC Kabupaten Bima, jika diambil oleh petahana untuk menjadi wakilnya maka koalisi tiga partai itu akan mendukung.

“Jika kader kita ini diambil sama petahana bersyukur sekali, namun jika tidak maka kita juga mau bertarung sendiri (bersama koalisi tadi),” jelasnya.

IDP katanya, dianggap tidak pernah berkontribusi di Hanura sebagai partai pendukungnya pada Pilkada 2014 lalu, seperti pengadaan kantor DPC Hanura dan mobil dinas serta hal-hal lain yang dianggap penting. Oleh karena itu Hanura siap membuat gerbong baru.

“Karena kemarin kami bersama ibu Dinda itu begitu-begitu saja (tak berkontribusi). Sudah pasti kami bentuk poros baru,” tegasnya.

Menanggapi cuitan Ketua DPD I Hanura NTB ini, Fungsionaris DPD II Hanura Kabupaten Bima, A Heris, SH., menilai pernyataan Syamsul Rijal itu telah berada diluar batas kewenangannya selaku Ketua DPD I Hanura NTB.

"Ketua Hanura NTB tidak punya hak dan kewenangan apapun untuk memutuskan caloh Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, kecuali melanjutkan apa yang menjadi usulan DPC. Kewenangan  untuk menerbitkan rekomendasi ada di DPP Hanura. Jadi ketua DPD jangan asal bunyi lah," cetus Wakil Ketua DPD II Hanura Kabupaten Bima ini.

Heris mengancam akan mensomasi Syamsul Rijal atas pernyataannya tersebut. "Ketua DPD Hanura ini bisa kami somasi. Tapi, IDP masih meletakan kesantunan sebagian dari strategi dan gaya komunikasinya. Posisi DPC memberikan dukungan total kepada IDP sebagai tanggung jawab moral dan politik ketika merekomendir IDP sebagai Calon Bupati yang diserahkan ke DPP," pungkasnya. (GA. Im*)

Post a Comment

Previous Post Next Post