Kota Bima, Garda Asakota.-
Warga masyarakat Lingkungan Karara Kelurahan Monggonao Kota Bima secara bersama-sama melaksanakan kegiatan gotong royong. Aksi gotong royong ini dipusatkan di lokasi drainase induk yang sejak lama tidak berfungsi tepatnya di Rt. 06/03.
Selama ini drainase induk sering menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit terutama sekali penyakit malaria. Mirisnya, kondisi tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun silam.
Ketua Karang Taruna Kelurahan Monggonao, Sunardin mengaku drainase ini macet sejak 18 tahun lalu atau sejak kota Bima terbentuk. "Sejak saat itu keadaannya seperti ini tidak pernah ada penanganan dari pemerintah, akibatnya warga yang berada di sepanjang jalur drainase ini mau tidak mau tetap menerima resiko apapun termasuk mengalami ancaman ISPA maupun Malaria," ungkap Sunardi pada Garda Asakota.
Sunardin menambahkan bahwa kondisi ini sering dibahas ataupun diaspirasikan warga baik di tiap Musrenbang lebih-lebih saat kunjungan reses dewan. Tapi sejauh ini, lata dia, tidak pernah ada realisasi padahal warga sudah memberikan solusi bahwa satu-sstunya jalan hanyalah dibuatkan jembatan di atas jalan propinsi ini. "Tetapi justru aspirasi warga tidak pernah ada tindak lanjut, justru yang ditangani yang bukan menjadi atensi warga masyarakat Karara," cetusnya.
Diakuinya, pernah ada pekerjaan normalisasi drainase tepat perempatan Masjid Karara, namun sebenarnya bukan itu yang di minta oleh warga melainkan lokasi ini. "Tapi kalau bisa di buatkan seperti itu juga," harapnya.
Hal senada juga di sampaikan oleh Lurah Monggonao, Rama Fitri, S, Sos. Kepada wartawan ia membenarkan bahwa satu satunya jalan adalah dibuatkan jembatan di atas lokasi jalan propinsi ini karena memang sumber masalah ada di drainase bawah jalan yang kerap menjadi keluhan warganya. "Tapi sayang, ini jalan propinsi bukan milik pemerintah kota. Tapi semoga saja pemerintah dapat memperjuangkannya," katanya.
Sementara itu Kadis DLH Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap, yang turut hadir di lokasi berjanji secepatnya akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR, apakah keluhan warga bisa diintervensi.
"Karena ini kan urusannya emergency sekali, apalagi masuk musim hujan. Meskipun jalan ini milik pemprov, tapi kalau tujuannya demi kepentingan masyarakat In Syaa Allah pasti bisa," pungkasnya. (GA. 003*)
