-->

Notification

×

Iklan

Persoalan Internal Diduga Picu Sikap Mosi Tidak Percaya untuk Ketua DPRD Kota Bima

Friday, December 27, 2019 | Friday, December 27, 2019 WIB | 0 Views Last Updated 2019-12-27T10:12:53Z
Moch Chasman Ilmanagara, SH.
Kota Bima, Garda Asakota.- 

Ketua Partai Hanura Kota Bima, Moch Chasman Ilmanegara, SH, menilai bahwa, sesungguhnya pernyataan mosi tidak percaya dan aksi walk out sejumlah anggota DPRD Kota Bima bukan terkait masalah APBD 2020. Namun lebih dipicu pada hal-hal yang terjadi di internal lembaga tersebut, yang diduga menimbulkan ketidakadilan.

“Dugaan informasinya begitu, yang saya tahu dan dengar ada persoalan kekisruhan di dalamnya, bukan soal APBD 2020 itu,” katanya kepada sejumlah media, Jumat (27/12).

Penilaian Chasman ini menyikapi sikap mosi tidak percaya 4 Fraksi Kepada Ketua DPRD Kota Bima yang dinilainya menjadi sejarah baru dinamika politik di lembaga legislatif tersebut. Apalagi ditambah beberapa orang wakil rakyat itu memilih walk out di penghujung paripurna yang dihelat, Kamis kemarin.

Beberapa persoalan internal yang ia dengar adalah seperti dugaan pengadaan baju anggota DPRD Kota Bima, yang masa proyeknya sudah selesai, tapi belum diserahkan sepenuhnya kepada anggota dewan.

Kemudian yang ia dengar juga soal dugaan Pokok Pikiran (Pokir) yang menimbulkan ketidakadilan. Dimana dugaan Ketua DPRD Kota Bima mendapat sebesar Rp 9 miliar, sementara anggota biasa diduga mendapat antara Rp300-500 juta.

Selain itu, anggota dewan lama dan kembali menjadi wakil rakyat, diduga ada yang mendapatkan dana Pokir sebesar Rp900 juta lebih bahkan Rp 1, 5 miliar, padahal tidak masuk Banggar. Melebihi anggota dewan baru yang masuk dalam Banggar.

“Semua anggota dewan tahu, bukan rahasia lagi. Kalau dugaan jatah segitu, kalau ini terus dikembangkan bisa-bisa jadi masalah," bebernya.

Ditanya soal sikap Ketua Partai Hanura terhadap pilihan mosi tidak percaya dan walk out? Chasman mendukung penuh apa yang dilakukan oleh kader Partai Hanura yang ada di DPRD Kota Bima.

Karena itu intinya soal ketidakadilan, dan soal berlebihan apa yang didapatkan oleh Ketua DRPD Kota Bima tersebut.“Jelas itu tidak fair,” tegasnya Ketua Hanura yang juga memiliki kader di DPRD Kota Bima ini. (GA. 212*)




×
Berita Terbaru Update