Lobar, Garda Asakota.-
Selama hampir tujuh belas tahun (17) tahun Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Azhar yang berada di Dusun Kayangan Desa Sandik Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditengarai tidak pernah menikmati adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Berbagai keluhan dari pengelola Yayasan Al-Azhar yang mengelola pendidikan SD, SMP dan SMA Islam Al-Azhar ini pun disampaikan saat Anggota DPRD NTB dari Fraksi Nasdem, Multazam, menggelar reses di lingkup Ponpes ini pada 04 November 2019 lalu.
"Semenjak 17 tahun terakhir, Yayasan ini tidak pernah dibantu oleh dana hibah APBD I. Bahkan mirisnya paska terkena bencana gempa tahun 2018 lalu, siswa madrasah disana masih menempati ruangan seadanya akibat belum adanya bantuan pemerintah untuk perbaikan asrama mereka," ungkap pria yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB ini kepada wartawan media ini.
Berdasarkan pantauannya, semenjak dihantam bencana gempa Juli 2018 lalu, banyak bangunan madrasah di Yayasan Al-Azhar yang masih berada dalam kondisi rusak dan sama sekali belum dilakukan perbaikan akibat ketiadaan anggaran perbaikannya.
"Mereka sangat berharap adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Ponpes itu," ujar anggota Komisi III DPRD NTB ini.
Dikatakannya, disamping berharap adanya perhatian Pemprov NTB terhadap perbaikan sarpras di Yayasan Pendidikan Al-Azhar, pihak Pengelola Yayasan juga sangat berharap adanya bantuan sarana Laptop bagi siswa SMA Islam di Yayasan itu yang diakuinya sangat kesulitan ketika menghadapi pelaksanaan UN berbasis komputer.
"Akibat ketiadaan sarana komputer atau laptop terpaksa pihak Yayasan meminjam laptop warga agar bisa dipergunakan siswanya untuk mengikuti UN ini," kata Multazam.
Kepada wartawan media ini, Multazam mengaku sejumlah aspirasi warga telah dihimpunnya selama menjalankan reses di Daerah Pemilihannya Lombok Barat dan KLU.
"Yang paling prioritas itu adalah soal keberadaan Ponpes di Lobar dan KLU yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah seperti di Ponpes Al Azhar ini serta soal penanggulan persoalan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah kawasan pegunungan Batulayar barat dan bengkaung di Kecamatan Batulayar yang juga sangat butuh penanganan serius dari pemerintah," ujarnya.
Pihaknya berjanji paska melakukan reses ini akan berupaya maksimal dalam memperjuangkan apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat di Dapilnya.
"Dan aspirasi masyarakat ini akan menjadi prioritas kami untuk diperjuangkan pada saat melakukan pembahasan anggaran dengan pihak pemerintah," pungkasnya. (GA. Im*)
Baca juga berita sebelumnya :
Ratusan Warga Bunut Boyot Keluhkan Kesulitan Air, Multazam Wacanakan Perda Khusus
http://www.gardaasakota.com/2019/09/ratusan-warga-bunut-boyot-keluhkan.html?m=1
