Bakal Calon Bupati Bima, Dr H. Ghazaly Ama La Nora, S IP, M Si. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati Bima dalam Pilkada 2020-2025 dari hari ke hari makin ramai saja. Tercatat beberapa nama balon sudah melakukan pendaftaran di sejumlah Parpol dan menyatakan komitmennya untuk maju memperebutkan kursi EA 1 maupun EA 2 di pemerintahan Kabupaten Bima.
Sebut saja salah seorang diantaranya adalah putra terbaik Donggo, Dr H. Ghazaly Ama La Nora, S IP, M Si, seorang Dosen Komunikasi di Universtas Papan Atas di Jakarta. "Alhamdulillah, tadi melalui tim saya sudah mendaftar di Partai Gerindra sebagai calon Bupati bukan sebagai calon Wakil Bupati Bima," ungkapnya kepada Garda Asakota via ponselnya dari Jakarta, Kamis (14/11).
Selain dengan partai Gerindra pihaknya juga mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai lainnya seperti Demokrat, Hanura, PKB maupun PDIP. "Bukan hanya Gerindra, dengan parpol lainnyapun saya inten menjalin komunikasi politik baik di tingkat daerah, wilayah maupun pusat," ungkapnya.
Kepada Garda Asakota, Ghazaly menyatakan komitmen moralnya untuk siap maju secara berintegritas tanpa harus menjelek-jelekkan satu sama lain, serta membawa perubahan segala lini kehidupan meliputi bidang IPOLEKSUDHANTIBMAS (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, ketertiban masyarakat) dengan mendepankan integritas dalam berpolitik
Karena itu iapun mengharamkan melakukan negative champaign dan black campaign, dan money politic (politik uang). Mengkonstruksi narasi kotor menjelekan kandidat lain, seperti menyinggung ranah privat, gender, dan moral seseorang. Apalagi, kata dia, terhadap calon petahana yang sekarang dinilainya terbukti berkarya dalam memimpin Kabupaten Bima.
"Dan ini yang terpenting menurut saya tidak boleh ada saling menjelekkan satu sama lain. Kita harus tunjukkan bahwa figur-figur yang tampil dalam kancah Pilkada ini adalah orang-orang terbaik yang memiliki wawasan intelektual.
Mari kita kedepankan akhlak dan moral politik yang baik kepada masyarakat, kita tonjolkan tawaran program-program yang berpihak kepada rakyat karena pada dasarnya yang kita inginkan adalah mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi Negara kita," tegas Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Ketua Harian DPP Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalagunaan Narkotika (Artipena), dan Deklarator Partai Hanura ini.
Menurut pengamatannya bahwa jelang hajatan politik Pilkada 2020, ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang sengaja menggoreng isu-isu untuk menyerang calon petahana seperti dimunculkan isu bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin.
"Bisa saja wanita itu menjadi pemimpin, siapa yang melarang? Konstitusi kita tidak melarang tampilnya seorang pemimpin wanita, negara demokrasi seperti Indonesia ini berpolitik itu hak konstitusional baik laki-laki maupun perempuan.
Jadi tidak ada pembatasan secara undang-undang, kita tidak boleh memasung hak-hak konstitusi warga Negara sekalipun dia seorang perempuan," tegasnya lagi seraya mengharapkan para Bacabu yang masuk pasar politik agar ikut mengedukasi masyarakat berpolitik santun beretika guna melahirkan suasana politik sejuk dan nyaman (GA. 212*)