 |
| M. Irfan, S. Sos, M.Si. |
Saat ini masyarakat Kota Bima masih menunggu realisasi bantuan dana hibah sebesar Rp7 milyar yang akan dicairkan kepada warga yang berwirausaha. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kota Bima, M. Irfan, S. Sos, M.Si, menilai pemerintah lamban dalam merealisasikan anggaran yang seharusnya dalam APBD awal 2019 sebesar Rp12,5 milyar tersebut.
Bagaimana tidak, hingga saat ini tahapan verifikasi pun belum tuntas dilakukan. Lantas kapan penerima manfaat ini bisa menikmati anggaran Rp7 milyar itu.
Melihat kinerja pemerintah yang lamban ini, bisa saja anggaran Rp7 milyar itu tidak bisa direalisasikan pada tahun 2019 dan masuk ke Silpa. "Saya menilai Pemerintah Kota Gagal, jika Bansos Rp7 Milyar tak cair tahun ini," tegasnya.
Kepada wartawan, pria yang dikenal vokal ini juga menyorot kinerja Bappeda dan Litbang Kota Bima yang melakukan verifikasi calon penerima bantuan dana hibah tersebut. Pasalnya, itu bukan kewenangan dari OPD terkait, tapi ada dinas teknis yang berhak melakukannya. “Bappeda jangan urus verifikasi bantuan Rp7 milyar deh untuk Kube itu, silakan berurusan dengan perencanaan daerah,” kritiknya.
Menurut duta PKB itu, Kube bukan untuk direncanakan lagi oleh Bappeda, tapi berikan kewenangan verifikasi itu kepala dinas teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Koperindag serta dinas lain, sesuai dengan bidang teknisnya. “Tugas Bappeda ini menyiapkan perencanaan untuk 3 tahun Kota Bima ke depan, berdasarkan visi misi Walikota Bima. Kok malah melakukan verifikasi Kube,” ketusnya.
Melihat kondisi kinerja aparatur pemerintah yang dinilai lamban tersebut, Irfan pun meminta kepada Walikota Bima untuk bisa melakukan evaluasi. Karena menurutnya, aparatur tidak mampu menterjemahkan keinginan dari visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bima.
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji, yang dikonfirmasi Garda Asakota, Selasa malam (15/10), menegaskan bahwa Bappeda tidak pernah melakukan verifikasi proposal karena itu adalah ranahnya OPD terkait.
Ia menegaskan bahwa, tugas Bappeda hanya mengkoordinasikan dinas-dinas apakah bantuan sosial ataupun dana hibah ini dianggarkan tepat pada posnya atau tidak. "Jadi tidak benar Bappeda itu punya kewenangan memferivikasi proposal," tegasnya.
Diakuinya ada kurang lebih seribuan proposal yang masuk ke masing-masing. Makanya sekarang ini, kata dia, pihaknya sedang meminta OPD terkait untuk melakukan klasifikasi dan verifikasi terlebih dulu mana yang masuk basis data terpadu (BDT) dan mana yang tidak masuk.
"Jadi peran Bappeda itu hanya mengkoordinasikan terkait dengan ketepatan sasaran dari bantuan itu, setelah itu baru dilakukan verifikasi faktual di lapangan oleh masing-masing OPD. Tapi, sekarang tahapannya baru pada verifikasi proposal yang masuk, belum masuk pada tahapan verifikasi faktual," katanya.
Terkait target penuntasan tahapan ferivikasi dan validasi proposal, mantan Kalak BPBD Kobi ini belum bisa memastikannya. "Kita upayakan saja karena kita tidak bisa memberikan target, kita tunggu saja hasil verifikasi dan validasi maupun penyempurnaan proposal yang ada.
Karena kita ingin agar bantuan ini tepat sasaran, jangan sampai nanti terjadi masalah. Kita harus ekstra hati-hati karena bagaimanapun juga bantuan sosial ini rawan dari penyimpangan," tegasnya.
Lantas bagaimana kira-kira dengan warning anggota dewan yang menganggap Pemerintah gagal bila dana Rp7 milyar ini tidak bisa dicairkan dalam tahun 2019?. "Soal gagal dan tidaknya, itu kita akan lihat pada pencapaian target kinerja seperti tertuang di dalam RPJMD 5 tahunan.
"Mungkin target kita di tahun ini tidak tercapai, tetapi tahun 2020 bisa tercapai. Daripada kita hanya mengejar capaian realisasi tetapi tidak tepat sasaran, apakah itu akan bernilai positif?. Jadi, bisa saja ada kendala proses administrasi yang menghambat lajunya percepatan itu, apalagi yang kita tangani ini melibatkan banyak proposal kurang lebih 12 ribu," pungkasnya. (GA. 212*)
