 |
| Husen H. Anwar. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Ironis, tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan pemilihan BPD yang dilakukan oleh para Panitia desa setempat tanpa didukung oleh anggaran dari pemerintah. Lebih lebih yang di alokasikan dari dana ADD setempat.
Hal ini menjadi keluhan tersendiri dari para Panitia Pilkades. Bahkan selama bekerja, para panitia tersebut harus kerja secara sukarela, bahkan sampai menghutang biaya kepada warga demi kelanjutan proses tahapan/proses Pemilihan Kepala Desa setempat.
Ketua Panitia BPD dan juga selaku Wakil Ketua Pilkades Tumpu, Husen H. Anwar pada wartawan mengaku dirinya sangat kecewa dan sangat menyesalkan atas penyelenggaraan Pilkades dan BPD sebelumnya oleh pihaknya di desa. Pasalnya, sampai memasuki tahapan pengundian Nomor Urut para Calon Kades, belum juga mendapatkan dukungan alokasi anggaran dari pemerintah, "Jangankan biaya untuk pelaksanaan Pilkades saat ini, untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan BPD saja sebelumnya kami masih ngutang uang warga, " keluhnya Sabtu, (21/9) di desa Tumpu.
Ia mengaku, terpaksa berhutang untuk pembiayaan tahapan tersebut. Kalau tidak, kata dia, maka seluruh proses kegiatan pemilihan BPD dan Pilkades tidak akan berjalan baik. Bahkan parahnya lagi, tahapan kegiatan akan tertunda dan prosesnya bisa tertinggal dari desa desa lainya. "Susunan tahapan jadwal kegiatan Pilkades sudah kami terima dari Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak DPMdes kab Bima sejak awal, ini sangat kami sayangkan sekali, dengan padatnya jadwal kegiatan yang diberikan justeru tidak didukung dengan anggaran, " sesalnya.
Terkait hal tersebut, dirinya berharap kepada pihak terkait dapat mempercepat proses pencairan anggaran kalau tidak, tahapan kegiatan akan tertunda, "Sampai hari ini sudah 23 tahapan kegiatan yang kami lakukan sehingga utangpun menumpuk. Untuk itu, kami atas nama seluruh panitia pilkades meminta dengan tegas pucuk pimpinan daerah dapat memperhatikan hal ini, "ucapnya dengan nada tegas.
Senada dengan pernyataan Ketua Pilkades Tumpu, Mansyur H. Hamid S. Pd, dirinya juga sangat berharap pihak pemerintah daerah dapat mempercepat proses pencairan dana pilkades Tumpu, "Tahapan Pilkades Tumpu sampai saat ini sudah memasuki tahapan ke 23 dari 48 tahapan pilkades, semakin lama, utang kami makin menumpuk, sehingga kamipun harus putar otak bahkan tidak sedikit harus merogok saku sendiri, "katanya.
Ia mengaku sejak dari awal tahapan proses Pilkades, satu sen pun anggaranya tidak ada hingga hari ini. "Untuk itu, sekali lagi kami meminta kepada pemerintah ataupun pihak pihak terkait dapat mempercepat mengalokasikan anggarannya," pungkasnya. (GA. Ongky*).
