Sekretaris Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NTB, Muhammad Akri,.
Mataram, Garda Asakota.-
Sekretaris Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NTB, Muhammad Akri, menyarankan kepada Gubernur NTB dan Lembaga DPRD NTB agar tidak terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan APBD TA 2020 sebelum dilantiknya anggota DPRD NTB Periode 2019-2024.
"Sebaiknya Gubernur NTB dan Lembaga DPRD NTB tidak tergesa-gesa menetapkan APBD TA 2020 ini sebelum anggota Dewan yang baru dilantik, apalagi batasan waktu penetapannya berdasarkan Permendagri 33/2019 masih lama. Sebaiknya jangan tergesa-gesalah sebab nanti akan beresiko APBD ini menjadi tidak sehat," saran Muhammad Akri melalui wartawan media ini, Minggu 25 Agustus 2019.
Menurutnya, sebaiknya Gubernur juga harus memperhatikan apa yang menjadi aspirasi atau keinginan dari Dewan Baru ini karena menurutnya mereka inilah yang akan menjadi parner kerja Gubernur selama lima tahun kedepan.
"'Harus diperhatikan dan jangan tergesa-gesa menetapkan APBD 2020 ini," usul pria yang juga terpilih menjadi anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 ini.
Pihaknya juga mengingatkan pihak Eksekutif akan pentingnya keberadaan 46 orang anggota Dewan yang baru nanti dalam menjalin hubungan kemitraan dengan pihak Eksekutif.
"Selama lima tahun kedepan pihak eksekutif akan menjalin kemitraan dengan anggota Dewan yang baru. Silahkan dilanjutkan, namun 46 orang anggota Dewan Yang Baru nanti tentu akan menggunakan hak interpelasinya atau hak bertanya kepada Pemerintah terkait dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2020. Apakah logis dibahas hanya dengan satu jam?. Kalau tidak sesuai maka tentu kita akan stop atau hentikan untuk dilakukan evaluasi kembali meskipun sudah disetujui," pungkasnya. (GA. Im*)
