 |
| Bupati Bima saat berada di Sanggar malam ini, Rabu (14/8). |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sepanjang hari ini sebagai Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bima, Zainuddin, SS, MM, menerima banyak pertanyaan dari elemen masyarakat yang menanyakan kepastian kebenaran dari beberapa postingan warga net melalui Facebook terkait dengan dugaan “Bupati Bima yang diperiksa oleh KPK ?, pada hari ini (Rabu, 14 Agustus 2019)”
Demi kepastian dan kebenaran informasi publik, perlu dijelaskan bahwa sepanjang hari ini, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Rabu, 14 Agustus 2019) berada di Bima, melayani semua elemen terkait berbagai hal baik yang berhubungan dengan hajat sosial maupun urusan pemerintahan.
"Pada siang menjelang sore hari, Bupati Bima beserta pihak terkait melaksanakan perjalanan dinas menuju Kecamatan Sanggar," ungkap Zainuddin.
Hingga pernyataan pers ini dilansir, kata dia, Bupati Bima beserta rombongan masih berada di lokasi guna melakukan pemantauan secara langsung dampak kebakaran Kawasan Usaha Tani Lestari Doro Tabe (Kawasan Taman Nasional Piong) seluas lebih kurang 400 Hektar.
Sehubungan dengan postingan fitnah HOAX tersebut, dihimbau kepada semua pihak untuk secara bijak dan objektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak melahirkan persepsi atau prasangka yang kurang edukatif.
"Manfaatkan media sosial sebagai wasilah membangun komitmen kolektif guna menciptakan iklim kondusif yang dibarengi dengan produktivitas karya, sehingga para pihak memiliki dorongan dan keyakinan untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam setiap ikhtiar membangun.
Bukan sebaliknya, mengikuti arus menggunakan media sosial sebagai alat menyebar berita-berita hoax bernuansa fitnah, adu-domba dan memecah-belah serta muatan-muatan lain yang dapat mereduksi nilai-nilai moral dan etika," imbaunya.
Pemerintah Daerah menyampaikan ungkapan terimakasih mendalam kepada seluruh masyarakat yang secara cermat menelaah informasi serta mengawal dan bersumbangsih ide dan kreasi dalam setiap agenda pemerintahan dan pembangunan. (GA. 212*)
