Ketua Badko HMI Nusra, Rizal Mukhlis, saat menyampaikan orasi pada Jum'at 24 Mei 2019.
Mataram,
Garda Asakota.-
Pemilu 17 April 2019 telah berlalu dan kini
menyisakan duka mendalam setidaknya bagi keluarga dari ratusan anggota KPPS
yang meninggal dunia se-Indonesia dan delapan (8) orang yang diduga meregang
nyawa saat menggelar aksi di Bawaslu RI Jakarta pada 21-22 Mei 2019.
Catatan duka ini menjadi perhatian tersendiri
bagi para aktivis Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nusa
Tenggara (Nusra) yang menggelar aksi keprihatinan di depan Mapolda NTB pada Jum’at
24 Mei 2019. Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Badko HMI Nusra ini,
mereka menyoroti khusus soal dugaan tindakan represivitas aparat Kepolisian di
Jakarta dalam menangani massa aksi di Bawaslu hingga jatuhnya banyak korban serta
meminta Komnas HAM untuk segera melakukan langkah pengusutan dan atau
penyelidikan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran HAM pada saat aksi
tersebut.
“Atas penanganan aksi yang diduga sangat
represif tersebut hingga mengakibatkan delapan (8) orang warga tewas karena
ditengarai ditembaki dengan menggunakan peluru tajam dan sebanyak 730 orang
warga luka-luka serta di rawat di Rumah Sakit, maka kami minta agar Komnas HAM
segera melakukan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya
Pelanggaran HAM pada massa aksi 21-22 Mei di Bawaslu Jakarta,” teriak Furkan, Koordinator
Lapangan Massa Aksi Badko HMI Nusra didepan Mapolda NTB, Jum’at 24 Mei 2019.
Selain meminta Komnas HAM melakukan pengusutan
dan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran HAM saat berlangsungnya
penanganan aksi 21-22 Mei di depan Bawaslu Jakarta, Badko HMI Nusra juga
meminta kepada aparat penegak hukum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF)
terhadap dugaan meninggalnya ratusan anggota KPPS yang disinyalir cukup misterius.
“Ada sekitar 527 orang anggota KPPS yang
meninggal dunia dan diklaim meninggal karena dugaan kelelahan. Benarkah mereka
meninggal karena akibat kelelahan?. Ini benar-benar kematian yang sangat misterius
dan harus segera diusut oleh aparat terkait. Segera bentuk TPF untuk mengungkap
misteri kematian mereka,” teriak Furkan lagi.
Sementara itu, Ketua Badko HMI Nusra, Rizal
Mukhlis, menilai buntut dari banyaknya korban berjatuhan pada saat digelarnya
aksi pada 21 dan 22 Mei 2019 di depan Bawaslu RI Jakarta ditengarainya merupakan bentuk dari
tidakprofesionalnya Polri dalam memberikan rasa aman terhadap pengunjuk rasa di
depan Bawaslu RI saat itu sehingga pihaknya meminta Presiden RI, Joko Widodo,
agar segera mencopot Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Kapolri. Bahkan
tidak hanya Tito Karnavian yang diminta oleh Badko HMI Nusra untuk dicopot dari
jabatannya, bahkan Menkopolhukam RI pun diminta oleh Badko HMI Nusra dicopot
dan diganti dengan yang baru.
“Copot Kapori dan Menkopolhukam,” teriak
Rizal. (GA. 211*)
