 |
| Anggota DPRD Kabupaten Bima, M Aminurlah, SE. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Adanya beberapa jabatan pelaksana tugas (Plt) di pemerintah kabupaten Bima lebih dari enam bulan, bahkan ada yang sudah memasuki masa empat tahun menjadi sorotan dan kecaman publik. Padahal menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Tata Cara Pengisisan Pimpinan Tinggi baik itu Tama, Pratama, dan Madya tidak boleh terlalu lama diisi Plt, yakni maksimal enam bulan. Kekosongan memang harus diisi plt, tetapi tidak boleh lama-lama. Kalau ada plt lebih dari enam bulan itu tidak lazim.
"Di Dikpora itu sudah hampir 4 tahun jabatannya di Plt, tidak bisa dilakukan seperti itu terus. Rakyat sih tidak ngomong tetapi mereka pasti ikut merasakan dampak dari kebijakan ini, karena jelas berdampak kepada anak-anak bangsa," ungkap anggota DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE, kepada Garda Asakota, Kamis (25/4).
Harusnya berlarut-larutnya jabatan Plt Dikpora yang terakhir ini dijabat Sekda Drs. HM. Taufik HAK, dipikirkan oleh Pimpinan Kepala Daerah (Bupati, red) karena semuanya tergantung kepada kemauan dan komitmen kepala daerah. "Mau nggak merubah dunia pendidikan Ini ke arah yang lebih baik atau tidak?. Jadi hal-hal inilah yang harus dipikirkan bukan semata-mata memikirkan kekuasaan atau dunia, tapi bagaimana menyelamatkan generasi kita ini di bidang pendidikan," ujarnya.
Pria yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini meyakinkan bahwa dengan jabatan Plt saja tidak akan mampu memaksimalkan kinerja di gerbong pendidikan itu ke arah yang lebih maju lagi. "Nggak mungkinlah pendidikan itu bisa maju hanya dengan jabatan Plt. Makanya, sudah saya katakan tadi, hal semacam Inilah yang harus dipikirkan oleh pimpinan daerah. Bukan semata-mata urusan kekuasaan, bukan semata-mata urusan dunia. Tapi, bagaimana kita ini lebih fokus kepada mengurus anak-anak bangsa ini menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berorientasi akhirat," pungkasnya seraya meminta kepala daerah segera mendefinitifkan jabatan Dikpora dan melakukan penyegaran pada SKPD lainnya juga. "Bukan hanya di Dikpora saja, tapi saya sarankan juga penyegaran untuk pejabat di SKPD lainnya," timpal pria yang kemungkinan besar terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima ini. (GA. 212*)
