Ketua DPD PKS NTB, Ust H. Abdul Hadi, SE.,MM.
Mataram, Garda Asakota.-
Setiap Partai Politik (Parpol)
peserta Pemilu 17 April 2019 pasti punya target dan pencapaian yang ingin
diraih dalam menghadapi kontestasi Pemilu serentak 17 April 2019 ini. Tidak
ketinggalan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB. Amanat
Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai yang menghendaki setiap Daerah Pemilihan
(Dapil) memiliki keterwakilan dari PKS menjadi salah satu tonggak perjuangan
dalam membakar semangat perjuangan kader partai berlambang bulan sabit dan
untaian padi tegak lurus ini.
Kepada wartawan media ini, Ketua DPD
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB, H Abdul Hadi, sangat optimis
kader PKS mampu meraih kursi kepercayaan publik pada setiap Dapil yang diikuti baik
pada level Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada tingkat DPR RI.
“Bahkan bisa jadi nanti pada satu Dapil ada juga kader partai dari PKS yang akan mampu memberikan bonus satu tambahan kursi lagi ketika capaian kinerjanya dalam meraih kepercayaan publik ini bagus,” kata pria ini penuh optimis kepada wartawan di kediamannya di Banyumulek Lombok Barat, Selasa 02 April 2019.
Pihaknya mengaku makin optimis amanat
Muswil partai yang dinakhodainya itu mampu dicapai ketika hasil survey internal
partainya itu memperlihatkan hasil yang baik. “Tinggal sekarang pemompaan semangat
kader ini harus terus digelorakan dalam waktu yang semakin mendekati hari H
pencoblosan ini,” ujarnya.
Sebagai salah satu partai yang
dikenal membawa visi dan misi Keislaman, Partai PKS menurutnya akan senantiasa
mendapatkan tempat ditengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam menghadapi Pemilu
kali ini, Parpolnya memiliki modal program perjuangan yang jelas yang terangkum
dalam PKS 8.
Apa itu PKS 8?, PKS 8 itu menurutnya
singkatan dari program perjuangan PKS yang meliputi ‘P’ itu ‘Perlindungan Ulama’
yakni suatu program dalam memperjuangkan keberpihakan Negara dalam menjaga
Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama dari segala tindakan yang mengancam
baik secara fisik seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran,
pembakaran, maupun tindakan non fisik seperti intimidasi, penodaan, penghinaan,
pelecehan, dan lain-lain.
‘K’ itu menurut Abdul Hadi adalah ‘Kendaraan
Sepeda Motor’, yakni salah satu program PKS untuk memperjuangkan penghapusan
pajak sepeda motor bagi 100 juta rakyat kecil.
Sementara ‘S’, itu adalah ‘SIM
Berlaku Seumur Hidup’, agar biaya yang dibiayai masyarakat ringan. Cukup sekali
saja membayar biaya pembuatan SIM.
Dan terakhir adalah ‘8’ itu memiliki
makna 8 Juta Penghasilan Bulanan Bebas Pajak. “Kami memperjuangkan program
pembebasan pajak penghasilan masyarakat atau pekerja, buruh, karyawan yang
memiliki penghasilan hingga Rp8 juta. Karena dalam beberapa tahun terakhir,
peningkatan upah atau gaji yang tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga
kebutuhan pokok dan energi baik BBM atau tarif tenaga listrik menjadi penyebab
utamanya,” pungkasnya. (GA.211*)
