Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro, saat menyampaikan paparannya pada acara Pembukaan Musrenbang Provinsi NTB, Kamis 04 April 2019.
Mataram, Garda Asakota.-
Menteri
PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro, menyebut NTB perlu melakukan
diversifikasi ekonomi untuk melesatkan pertumbuhan. Setidaknya, ada tiga hal
penting terkait diversifikasi ekonomi yang patut menjadi perhatian Pemprov NTB.
Pertama, ketergantungan terhadap
tambang yang harus mulai diminimalisasi.
“Pasalnya,
harga komoditas tambang tidak akan pernah stabil dan sangat fluktuatif, serta
tidak terbarukan sehingga suatu saat akan habis. Kemampuan hilirisasi tambang
juga harus ditingkatkan, tidak hanya berhenti di smelter, tetapi juga
menciptakan fasilitas turunan,” kata Menteri Bambang saat menyampaikan
paparannya pada acara Pembukaan Musrenbang Provinsi NTB di salah satu hotel di
Kota Mataram, Kamis 04 April 2019.
Kedua, menurutnya,
sektor pariwisata sebagai quick win yang dapat menghasilkan devisa besar juga
harus dipercepat akselerasinya. Destinasi
favorit turis asing seperti Lombok dan Gili Trawangan, juga Pantai Senggigi,
nantinya akan dilengkapi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan
Sirkuit Moto GP yang ditargetkan beroperasi pada 2021, hingga Pulau Moyo di
Sumbawa. “Ketiga, sektor peternakan juga dapat menjadi alternatif diversifikasi
ekonomi Provinsi NTB, mengingat kebutuhan masyarakat akan daging sapi sangat
besar,” timpalnya.
Berdasarkan
kondisi dan isu pembangunan di NTB, lanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
untuk 2020 diarahkan untuk: Pertama,
pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui dukungan DAK Pendidikan dan
Kesehatan. Kedua, pengurangan
kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan konektivitas wilayah melalui
dukungan DAK Fisik Jalan dan Transportasi Laut. Ketiga,
peningkatan produksi pertanian melalui dukungan DAK Pertanian. Keempat, Peningkatan akses sanitasi
melalui dukungan DAK Sanitasi, dan Kelima,
Pengurangan tingkat pengangguran melalui dukungan DAK IKM dan Pasar.
“OPD NTB
mengajukan 563 usulan, dengan 179 usulan di antaranya telah diverifikasi dan
dibahas di Rakortekrenbang, serta 9,5 persen di antaranya disetujui K/L.
Sementara OPD kabupaten/kota di NTB mengajukan 1.873 usulan, dengan 94 di antaranya
telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan baru 1,1 persen di antaranya
disetujui K/L. Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah pembangunan
dan pengelolaan TPA Regional, pengolahan dan pengelolaan pengolah limbah B3,
pengembangan industri pangan lokal, pengembangan desa mandiri pangan, revitalisasi
pasar rakyat yang dikelola koperasi, penyediaan pasar rakyat yang dikelola oleh
koperasi, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan,” pungkas beliau. (GA. 211*).
