Komisioner KPU NTB Divisi Sosialisasi, Agus Hilman.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Agus Hilman, mengungkapkan munculnya fenomena kelompok anti demokrasi yang enggan untuk menyalurkan hak pilihnya dalam momentum Pemilihan Umum (Pemilu) biasanya dilatarbelakangi oleh aspek ideologi, ekonomi, atau sosio-cultural.
KPU sebagai penyelenggara menurut Agus Hilman, tetap akan berupaya memaksimalkan menekan munculnya angka kelompok anti demokrasi ini. Meskipun menurutnya mereduksi munculnya angka anti demokrasi ini butuh keterlibatan semua pihak.
"KPU sendiri dalam menekan munculnya kelompok ini sudah membentuk suatu relawan demokrasi yang bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten dan Kota se-NTB. Dan di NTB sendiri jumlah relawan demokrasi ini adalah sekitar 550 orang relawan demokrasi yang tersebar di semua Kabupaten dan Kota. Salah satu tugas mereka adalah menekan angka kemunculan kelompok anti demokrasi ini," jelas Agus Hilman kepada sejumlah wartawan di Kedai Sucipto Kota Mataram, Sabtu 09 Maret 2019.
Menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, dengan sebaran relawan demokrasi di setiap Kabupaten dan Kota se-NTB ini, maka pihaknya sangat optimis dapat menekan munculnya kelompok anti demokrasi.
"Apalagi sebaran relawan demokrasi ini ada pada sepuluh basis isu, termasuk basis isu keagamaan. Dan insha Alloh kita semua akan bekerja keras untuk hal ini," tandasnya. (GA. 211*)
