Mataram, Garda Asakota.-
Kembali Gubernur NTB, Dr Ir H Zulkieflimansyah, menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada Jum'at malam 29 Maret 2019 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB. Dalam gelaran pelantikan pejabat baru kali ini, tercatat ada lima (5) orang pejabat Eselon II yang dilantik ke jabatan baru, sekitar 23 orang dari eselon III juga yang ikut dilantik, sementara dari Eselon IV ada sekitar 31 orang yang juga ikut dilantik sebagai pejabat baru di Pemprov NTB.
Pada level eselon II, Gubernur menggantikan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Wedha Magma Ardhi, dengan Ir H Azhar MM. Sementara Wedha Magma Ardhi sendiri diangkat menjadi Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB. Chairul Mahsul yang sebelumnya menjabat sebagai Assisten II dipercayakan menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Infrastruktur.
Gubernur juga mengukuhkan Najamuddin S.Sos.,MM., yang sebelumnya menjadi Plt Karo Humas dan Protokol menjadi Karo Humas dan Protokol. Dan Sadimin ST MT diangkat menjadi Karo Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Provinsi NTB.
Gubernur NTB, Dr Ir H Zulkieflimansyah, pada saat moment pelantikan itu didampingi oleh Sekda NTB, mengungkapkan, pihaknya sebenarnya memiliki komitmen untuk tidak melakukan mutasi dan promosi pejabatnya hingga berakhirnya momentum Pemilu 17 April 2019. Hanya saja menurutnya karena banyak kerja-kerja besar yang ingin dilakukan oleh Pemerintahan dibawah kendali dirinya, maka mau tidak mau pelantikan pejabat baru ini terpaksa dilakukan.
"Jadi kita laksanakan pelantikan pejabat secara terbatas saja. Kalau yang kemarin aksentuasinya pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kali ini aksentuasinya pada Bappenda. Jadi mohon maaf bagi Dinas yang lain kalau masih ada jabatan yang kosong yang masih harus dipenuhi saat ini, maka dikesempatan berikutnya dinas-dinas yang lain tentu akan diberikan prioritas sebagaimana Bappenda," ujar Doktor Zul saat menyampaikan sambutannya.
Menurutnya, untuk memindahkan pejabat itu membutuhkan proses yang lama karena pihaknya harus menempatkan seorang pejabat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
"Jadi tidak dilakukan secara sembarangan. Mohon maaf kalau ada pejabat yang tempatnya merasa kurang pas, maka harus bisa dimaklumi karena hal itu sudah maksimal kita lakukan. Tapi mudah-mudahan dengan RPJMD kita yang baru dan dengan target kita yang baru, saya kira akan ada dinamika baru juga. Apalagi nanti 1 September 2019, Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan kita pisahkan. Kemudian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan kita pisahkan. Dan juga ada yang memasuki masa pensiun, tentu nanti akan bergeser dan bergerak lagi," pungkasnya. (GA. 211*)
