Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Literasi sebagai kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara gambar memerlukan peran aktif semua elemen.
Sekretaris Tim Penyusun, Amar Maruf, SH, mengatakan bahwa Draft Perbup Literasi ini nantinya terdiri dari 8 bab dan 16 pasal yang mencakup gerakan Literasi Dini, Literasi Dasar, Literasi Numerasi, Literasi Perpustakaan, Literasi Budaya dan Kewargaan, Literasi Finansial dan Literasi Media. "Sebelum di launching pada tanggal 12 Maret mendatang, rancangan Perbup ini akan melewati tahapan uji publik pada akhir bulan Februari," tandas Maruf.
Pada Rapat finalisasi Jumat (22/2) Kepala Bappeda Kabupaten Bima yang memprakarsai rapat melalui Kabid Perencanaan Sosial Budaya Raani Wahyuni, ST.,MT., M.Sc mengatakan, Perbup Gerakan literasi ini ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan karakter anak. "Berkaitan berkaitan dengan maksud inilah, Pemerintah Kabupaten Bima melalui perangkat daerah terkait merumuskan Rancangan peraturan Bupati Bima tentang gerakan literasi yang dalam waktu dekat akan di launching sebagai pedoman semua pemangku kepentingan," urai Raani.
Untuk mengoptimalkan pembahasan draft tersebut, Dinas Dikbudpora dan Bappeda kabupaten Bima sebagai leading sektor yang didukung oleh Program Inovasi serta OPD terkait membentuk Tim Penyusun yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Bima. "Komposisi Tim Penyusun berasal dari pejabat terkait Dinas Dikbudpora, Bappeda, Dinas PMDes, Dinas Perpustakaan & Arsip, Dinas Kominfostik, Bagian Hukum, Program INOVASI dan KOMPAK," jelasnya.
Untuk tujuan tersebut maka upaya penting yang perlu didorong adalah menggerakkan budaya literasi dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, satuan pendidikan dan kalangan dunia usaha dan industri dari perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian gerakan literasi ini. "Ke depan, gerakan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan minat dan budaya baca di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat," tandasnya. (GA. 212*)
