 |
| Drs. Gufran, S.Pd, M.Si. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kurang lebih 702 lembaga baik TK, PAUD dan Lembaga PKBM yang terdaftar formal di Dikbud Kota Bima diduga banyak yang bermasalah. Untuk membuktikan legalitas lembaga tersebut, PNFI Dikbud Kota Bima akan melakukan sinkronisasi dan validasi data dapodik di seluruh lembaga yang ada di Kota Bima.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima melalui Kasi Lembaga Sarana dan Prasarana PNFI Dikbud Kota Bima, Gurfan, S. S.Pd, M. Si., kepada Garda Asakota, Kamis (14/2), mengaku saat ini pihaknya bersama anggota Tim PNFI lainnya sedang melakukan ferivikasi ataupun validasi data dapodik di semua lembaga yang diduga bermasalah. "Ada beberapa lembaga yang bermasalah, artinya data yang dilaporkan oleh lembaga ke Dikbud tidak sesuai kenyataan di lapangan," ungkapnya kepada wartawan.
Dicontohkannya, data dapodik (siswa=red) dilaporkan di Dikbud sebanyak 30 orang, sementara kenyataannya hanya 15 orang.
Ironisnya sebut Gurfan, oleh mereka selaku pengelola lembaga, bahwa siswa tersebut beralasan sedang berada di ladang, gunung bahkan di laut membantu orang tua bekerja
"Makanya, kita dari PNFI saat ini melakukan validasi data dapodik di semua lembaga yang ada di Kota Bima. Dan Insya Allah besok Jumat kami akan melakukan rapat verifikasi untuk mengetahui lembaga mana saja yang bermasalah," katanya.
Ditanya berapa jumlah lembaga yang diduga bermasalah atau tidak sesuai data Dapodiknya? Gurfan membeberkan bahwa dari hasil lapangan selama satu minggu tersebut, ada beberapa lembaga yang ditemui tidak sesuai faktanya. Bila lembaga tersebut benar-benar terbukti bermasalah, kata dia, maka Dikbud akan memberikan sanksi atau pembinaan secara intens. "Bahkan bisa juga BOP di setiap lembaga yang diduga bermasalah dipotong. Misalnya dari jumlah siswanya 30 orang, terus faktanya hanya 15 orang. Maka, dianggarkan hanya 15 orang itu saja," tandas Gufran. (GA. 355*)
