Salah satu jalan provinsi di Kabupaten Bima yang butuh perhatian perbaikan dari Pemprov NTB.
Mataram, Garda Asakota.-
Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Bima, saat sekarang ini sangat memprihatinkan. Dari total panjang sekitar 480 kilometer jalan Provinsi yang semestinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk dibiayai dan diperhatikan. Hampir separuhnya atau sekitar 50 persen, berada dalam kondisi buruk atau memprihatinkan dan butuh perhatian Pemerintah Provinsi.
"Sekitar 50 persen dari total jalan provinsi yang berada di Kabupaten Bima mengalami kerusakan berat. Untuk tahun 2019 ini, belum ada informasi dari Pemprov NTB untuk memperbaiki kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Bima," ujar Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir Nggempo, kepada wartawan media ini Sabtu 23 Februari 2019.
Menurutnya, jalan Provinsi di Kabupaten Bima yang berada dalam kondisi rusak berat itu berada di Kecamatan Parado, Kecamatan Sape dan Wera, Bajo-Sampungu-Kaowa Sampungu, dan di Cabang Donggo-Bajo yang kondisinya sekarang juga mengalami kerusakan.
Selain kondisi jalan provinsi yang sangat memprihatinkan, kondisi tiga jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi di Kabupaten Bima yang juga butuh perhatian Pemerintah Provinsi karena mengalami kerusakan parah dan menjadi sumber konflik yakni Jembatan Sampungu, Jembatan Simpasai Monta, dan Jembatan Sanggar.
"Kami dengar informasi hanya satu jembatan saja yang akan mendapatkan perhatian dari Pemprov. Sementara dua jembatan lainnya, tidak mendapatkan alokasi anggaran. Padahal hal ini menjadi sumber konflik di daerah dan mestinya harus mendapatkan perhatian. Informasinya yang lolos mendapatkan perhatian dari Pemprov itu untuk dikerjakan 2019 adalah Jembatan Sanggar," terangnya.
Ekses dari tidak adanya perhatian Pemprov NTB terhadap perbaikan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten Bima, Pemda Kabupaten Bima harus legowo menerima tumpahan kemarahan warganya karena dianggap lambat dalam memperbaiki akses jalan dan jembatan provinsi yang ada di Kabupaten.
"Problemnya jika daerah yang menangani perbaikan jalan dan jembatan Provinsi itu maka nanti akan terkendala dengan pemeriksaan BPK karena itu bukan asset Pemda Kabupaten. Sehingga ditakutkan akan menjadi temuan. Jalan satu-satunya kami sangat berharap Pemprov NTB dapat memperhatikan juga jalan dan jembatan di Kabupaten Bima ini," tandasnya berharap. (GA. 211*).
