Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB Dr.TGH Hazmi Hamzar.
Mataram, Garda Asakota.-
Kasus penindasan yang dilakukan otoritas China terhadap Muslim Uighur selaku kelompok minoritas di Provinsi Xinjiang China kembali menjadi perhatian publik di Tanah Air. Sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa mengecam tindakan pemerintah China yang dinilai melanggar HAM.
Agar tak muncul bibit konflik di Provinsi NTB atas kasus penindasan Muslim Uighur China, Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB Dr.TGH Hazmi Hamzar meminta agar tokoh Tionghoa di Provinsi NTB ikut bersuara mengecam tindakan pemerintah China tersebut.
“Tokoh Tionghoa di Indonesia juga di NTB sebaiknya berbicara soal penindasan itu supaya menghentikan. Kalau tidak kan akan terjadi balasan di negara lain, termasuk di Indonesia ini. Jangan sampai isu ini menjadi api di Indonesia,” kata Hazmi Hamzar, Rabu 19 Desember 2018.
TGH Hazmi mengatakan, pihaknya juga sudah menghubungi pengurus MUI Pusat dan MUI NTB agar mengeluarkan statemen untuk mencegah situasi buruk yang berpotensi terjadi pasca kasus penindasan minoritas Muslim di China yang sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama.
Pihaknya juga sudah menghubungi Ketua MUI NTB agar segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar jangan sampai muncul bibit konflik atas dasar sentiman terhadap etnis tertentu yang dipicu oleh peristiwa di luar negeri.
Ia mengatakan, pada saat munculnya kasus pembantaian oleh junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya tahun 2017 lalu, tokoh umat Budha di NTB juga secara nasional mengeluarkan statemen kecaman terhadap aksi pelanggaran hak asasi manusia disana. Statemen dari tokoh Budha saat itu ikut berkontribusi terhadap kesejukan iklim toleransi dalam negeri ditengah isu genosida terhadap minoritas Muslim di Myanmar.
“ Nah, hal seperti itulah yang kita harapkan pada saat ini agar tokoh Tionghoa juga bersikap, ikut meminta pemerintah China menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Muslim Uighur,” katanya.
TGH Hazmi juga mendesak agar Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur yang kini menjadi sorotan dunia.
Dari informasi yang beredar, pemerintah memang China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang pelaksanaan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Selain itu pemerintah China diberitakan membentuk penjara rahasia khusus umat Islam yang dituduh ekstremis. Kebanyakan yang dipenjara adalah warga Muslim Uighur. (*)
Baca Juga Berita Terkait :
