Ketua DPRD Kota Bima, Samsurih SH., saat menyampaikan sambutan di BPK Perwakilan NTB, Rabu 12 Desember 2018.
Mataram, Garda Asakota.-
Sejak dibentuk menjadi suatu Pemerintahan tersendiri yang terlepas dari Pemerintahan Induknya di Pemkab Bima Tahun 2013 silam, Pemerintahan Kota Bima masih dililit dengan sejumlah masalah asset yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik dan masih menjadi problem masalah saat pelaksanaan audit oleh BPK.
"Di tahun 2018 ini, ada tiga Mega Proyek di Kota Bima seperti Pembangunan Masjid Agung, Taman Ama Hami dan Pembangunan Jalan Negara. Pembangunan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dibangun diatas asset milik Pemprov NTB," ujar Ketua DPRD Kota Bima, Samsurih SH., saat menyampaikan kata sambutan dihadapan Kepala Perwakilan BPK NTB, Wagub NTB, para Bupati dan Walikota serta Ketua DPRD se-NTB di kantor BPK Perwakilan NTB, Rabu 12 Desember 2018.
Keterbatasan asset yang dimiliki oleh Kota Bima, menurutnya, menjadi suatu problem tersendiri dalam menata pembangunan. Apalagi menurutnya, hampir 45 persen asset yang ada di Kota Bima merupakan asset yang dimiliki oleh Kabupaten Bima dan Pemprov NTB.
"Problem ini menjadi suatu problem yang harusnya bisa segera dicarikan solusinya agar proses pelaksanaan pembangunan di Kota Bima bisa berjalan secara baik," ujar Politisi PAN Kota Bima ini.
Pihaknya selaku Ketua DPRD Kota Bima sangat berharap adanya solusi atau saran serta masukan dari Kepala Perwakilan BPK NTB serta Wagub NTB berkaitan dengan problematika asset yang ada di Kota Bima yang hingga kini masih dimiliki oleh Kabupaten Bima dan Pemprov NTB.
"Bagaimana kami bisa meletakan pembangunan yang baik kalau kami meletakan pembangunan diatas asset yang masih dimiliki oleh Kabupaten Bima dan Pemprov NTB, apalagi mengingat wilayah Kota Bima yang sangat kecil. Oleh karenanya kami sangat berharap solusi, saran serta masukan dari Gubernur dan Wagub serta Kepala Perwakilan BPK NTB dalam menghadapi dan mengatasi problematika asset ini agar pembangunan Kota Bima bisa berjalan secara baik," harap Samsurih.
Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kota Bima ini, Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, berharap dalam menyelesaikan problematika asset di Kota Bima ini, antara Pemkot Bima dan Pemprov NTB serta Pemkab Bima, harus bisa duduk bersama dalam membicarakan metode penyelesaiannya.
"Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bima itu memang benar adanya. Bahwa memang harus ada duduk bersama, pak. Tidak bisa dibicarakan dalam forum terbatas ini. Antara Kota Bima, Kabupaten Bima dan Pemprov NTB, harus duduk bersama khusus membahas tentang asset itu," kata Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini.
Problem asset yang ada di Kota Bima itu menurutnya tidak hanya soal asset tanah saja, akan tetapi juga menyangkut asset berupa gedung dan segala hal yang berada di dalam gedung itu.
"Jadi pembicaraan soal asset ini harus dilakukan secara detail. Dan harus ada pihak yang betul-betul bisa diandalkan untuk bisa menindaklanjutinya," pungkas Umi Rohmi. (GA. 211*)
