 |
| Foto: Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, SE, MM, Ak.CA. |
Mataram, Garda Asakota.-
BPK Perwakilan NTB pada Rabu 12 Desember 2018 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah kepada Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB. Acara penyerahan LHP BPK ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, SE, MM, Ak.CA,, kepada para Kepala Daerah se-NTB didampingin masing-masing Ketua DPRD. Diantara yang hadir terlihat Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, dan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Ketua DPRD, Murni Suciyanti. Penyerahan berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. Selain itu, hadir Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah.
 |
| Walikota Bima, HM. Lutfi, SE, salah satu kepala daerah yang mendapatkan hasil LHP BPK Perwakilan NTB. |
Kepala BPK Perwakilan NTB menjelaskan, pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain dan Belanja Daerah.
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Dalam pemeriksaan, yang dilakukan adalah pengecekan, terutama eksistensi barang yang ada di dokumen, benar-benar ada atau tidak; kemudian proses hingga barang tersebut ada dan yang terakhir terkait anggarannya, apakah dalam menganggarkan sudah sesuai dengan prinsip transparansi, ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Kepala BPK Perwakilan NTB berpesan agar seluruh OPD terkait tetap berkomitmen untuk melaksanakan berbagai rekomendasi BPK demi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. (GA. 212/211*)
