Suasana Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTB terhadap Raperda RPJMD Provinsi NTB 2018-2023, Rabu 07 November 2018.
Mataram, Garda Asakota.-
Masalah
kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi Pemerintahan
Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimasnyah dan Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah,
lima (5) tahun kedepannya. Berdasarkan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD
NTB terhadap penyampaian Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2018-2023 yang digelar pada Rabu 07 November 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD
NTB, isu penurunan angka kemiskinan ini menjadi isu yang paling disorot oleh
Fraksi-fraksi DPRD NTB.
Fraksi
Partai Golkar misalnya, mengungkapkan sampai dengan tahun 2017, angka
kemiskinan di Provinsi NTB masih berkisar pada angka 17,25 %. “Presentase
penduduk miskin di NTB, ternyata masih tinggi dibandingkan dengan presentase
penduduk miskin rata-rata pada tingkat Nasional yakni berkisar pada angka 10,96
%. Idealnya dalam lima (5) tahun kedepan, Pemerintah Provinsi NTB masih harus
menurunkan angka penduduk miskin ini secara bertahap sampai berada dibawah
persentase penduduk miskin secara Nasional,” kata Juru Bicara Fraksi Partai
Golkar, Drs H Humaidi, saat membacakan PU Fraksi Partainya.
Sejumlah
masalah yang harus segera diselesaikan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan
ini menurut FPG, yakni masih terdapatnya belasan Desa di NTB yang mengalami
kondisi rawan pangan. “Produksi pangan di NTB belum bisa menyelesaikan kondisi
rawan pangan ini. Padahal secara geografi, tidak ada lagi daerah di NTB yang
tidak bisa lagi dijangkau oleh jalur transportasi yang menghambat distribusi
pangan,” cetusnya.
Solusinya menurut FPG, Pemprov NTB kedepan harus lebih fokus lagi dalam membuat program pengentasan kemiskinan ini. “Masalah lainnya terkait kemiskinan ini yakni terus menyusutnya lahan produktif milik warga karena alih fungsi lahan. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, masih tingginya angka pernikahan dibawah umur dan melahirkan di usia remaja, dan tingginya jumlah anak putus sekolah. Semua masalah ini menjadi penyebab kemiskinan sekaligus dampak dari kemiskinan itu sendiri,” timpalnya.
Fraksi
Partai Keadilan Sejahterah (F PKS) DPRD Provinsi NTB juga melihat penurunan
angka kemiskinan di Provinsi NTB masih berjalan lambat padahal program
penanggulangan kemiskinan sangat besar di NTB, bisa mencapai angka ratusan
Milyar bahkan trilyunan rupiah. “Sasaran penanggulangan kemiskinan harus tepat
sasaran,” cetus Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan ST., melalui catatan
tertulisnya.
F
PKS menilai capaian penurunan kemiskinan selama ini cenderung didasarkan pada
garis batas kemiskinan sebesar Rp345.341 hanya meningkat sebesar Rp12.000
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp333.996.
“Sementara
harga kebutuhan pokok terus meningkat. Ini berarti garis batas kemiskinan riil
itu sebenarnya menurun setiap tahunnya. Angka penurunan kemiskinan itu lebih
banyak dibantu oleh angka garis batas kemiskinannya yang lebih rendah dan tidak
realistis. Bagaimana seseorang bisa hidup hanya dengan Rp11.000 per hari?,”
imbuh Johan lagi.
Senada
dengan dua (2) Fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat Provinsi NTB, juga
mempertanyakan kesiapan pemerintahan Zul-Rohmi dalam melawan kemiskinan lima
tahun kedepannya. “Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa tantangan terbesar
kita di NTB adalah melawan kemiskinan. Sudahkah tantangan itu terjawab dalam
rumusan RPJMD ini?,” pungkas Jubir F PD DPRD NTB, Muhammad Guntur Halba. (GA. 211/215*)
