Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Penyusunan Roadmap Program Kompak di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk perencanaan program pemerintah daerah Kabupaten Bima tahun 2019-2023 digelar di kantor Bappeda Kabupaten Bima, Selasa (6/11). Kegiatan ini dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan programnya.
Kompak merupakan program kemitraan pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dalam membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan layanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima, H. Fahrudin, mengaku merasa terbantu dengan hadirnya Kompak sebagai patnership dalam membantu program-program pemerintah daerah Kabupaten Bima, beberapa permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah daerah bisa terselesaikan dan mampu meminimalisir anggaran pelaksanaan program pemerintah. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas hadirnya Kompak sebagai lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi dalam menjalankan program pemerintah," ungkapnya.
Dalam rapat konsultasi pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Kompak ada empat hal yang di tawarkan oleh Kompak dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu pendidikan, kesehatan, identitas hukum (dukcapil) dan akuntabel sosial. keempat hal tersebut akan dipilih satu atau dua program prioritas oleh pemerintah Kabupaten Bima yang akan menjadi program Kompak dalam membantu menyelesaikan program tersebut, namun program lainnya juga akan didukung walaupun bukan dijadikan program prioritas.
Setelah melakukan rapat konsultasi Kompak dan pemerintah daerah Kabupaten Bima memilih program yang akan menjadi prioritas yaitu program kesehatan dan identitas hukum dimana dilihat dari pada titik permasalahan yang di angkat dalam program identitas hukum di Dukcapil yaitu terkait administrasi kependudukan sebesar 7% yang belum terlayani yang ada di daerah terluar Kabupaten Bima seperti Tambora, Sanggar, Wera dan Karampi serta permasalahan terkait akta kematian yang pada hari ini hanya di data oleh pemerintah desa dan tidak dilaporkan lebih lanjut di dinas Dukcapil Kabupaten Bima. Sedangkan dalam masalah program kesehatan ada dua hal yang menjadi target pelayanan yang di tingkatkan terkait ibu hamil dan balita umur 2 tahun yang tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya.
Pantauan langsung wartawan, acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas BPMDes, Diskop dan UMKM, serta Camat Bolo dan Woha. Asrullah, District Kordinator Kompak Bima apa yang menjadi output pada rapat hari ini diakuinya sudah berhasil memetakan beberapa klaster permasalahan yang timbul di bidang kesehatan dan administrasi kependudukan yang menjadi program prioritas yang akan dipecahkan permaslahannya. "Mudah-mudahan kita mampu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah yang telah kita identifikasi tersebut dan Insy Allah pada tanggal 21 November ini kita akan melakukan rapat lagi dalam agenda pemecahan masalah-masalah yang sudah diklasterkan tadi," tandasnya. (GA. Yan*)
