Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HMN.
Mataram, Garda Asakota.-
Keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Bima menjadi salah satu penyebab kue pembangunan di Kabupaten Bima tidak dapat terdistribusikan dengan baik.
Berdasarkan wawancara wartawan media ini dengan Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HMN, dari total Rp1,8 Trilyun anggaran dalam APBD kita. Hampir 60 % tersedot untuk belanja pegawai.
“Belanja modal atau belanja publiknya berkisar
hanya sekitar Rp560 Milyar saja, dengan total jumlah desa yang berjumlah
ratusan desa atau sekitar 191 Desa mengakibatkan pembangunan yang dilakukan itu
tidak akan begitu nampak karena luasnya wilayah. Bahkan Laporan pak Sekda, kita
mengalami devisit sekitar Rp50 Milyar,” ujar pria yang memiliki latar belakang
sebagai seorang mantan birokrat di Dirjen Pendidikan Pusat ini saat
diwawancarai wartawan media ini di Kota Mataram, Kamis 27 September 2018.
Aspek pendapatan asli daerah (PAD)
yang sangat minim juga belum mampu menopang naiknya APBD Kabupaten Bima. Masih
belum ada sektor-sektor PAD yang bisa menjadi income baru bagi Pemkab Bima.
Pemkab Bima masih mengandalkan PAD dari sektor-sektor yang umum seperti IMB dan
sektor PAD pengelolaan Sarang Burung Walet. “Itu pun tidak maksimal,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, dalam
penyelenggaraan pemerintahan Dinda-Dahlan selama lima tahun ini, wujud mimpi-mimpi
untuk menghadirkan visi-misi Bima Ramah itu seperti membangun infrastruktur, perumahan yang layak,
pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mudah mencari penghidupan, akan
dilakukan secara bertahap dengan melihat potensi anggaran yang ada.
Dengan potensi anggara yang ada saat
sekarang ini, Pemkab Bima menurutnya mengorientasikan sejumlah anggaran
pembangunannya pada aspek pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan di
ibukota Kabupaten Bima Kecamatan Woha. “Merampungkan pembangunan kantor Bupati
Bima. Infrastruktur didalam kantor itu masih belum bagus masih butuh
pembenahan-pembenahan dan kebutuhan anggaran untuk itu masih banyak,” cetusnya.
Selain mengorientasikan anggaran
untuk pembenahan infrastruktur pembangunan kantor Bupati, pembenahan
infrastruktur seperti jembatan yang rusak karena bencana juga masih menjadi
prioritas pihaknya. “Seperti jembatan yang ada di Soromandi, Jembatan Waro,
serta infrastruktur lainnya,” timpal Wabup lagi.
Pemerintahan Dinda-Dahlan juga
menurut Wabup Dahlan, akan mengorientasikan anggaran 2019 nanti untuk
pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima yang juga akan berfungsi menjadi
Islamic Centernya Kabupaten Bima dan akan dibangun tepat didepan Kantor Bupati
Bima di Kecamatan Woha dengan luas areal sekitar 3 hektar. “Insya Alloh tahun
2019 akan mulai dibangun. Kebutuhan anggarannya tentu akan sangat besar. Tapi
sebelumnya kita akan membangun terlebih dahulu Masjid didalam kompleks kantor
Bupati Bima yang bersumber dari anggaran APBD Perubahan, dengan rencana
anggaran sekitar Rp2 Milyar,” pungkasnya. (GA.
Imam*).
