Mataram, Garda Asakota.-
Pelayanan di Sekretariat DPRD NTB dan kegiatan dewan terpaksa direlokasi ke garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB di Jalan Langko, Kota Mataram. Kondisi ini disebabkan karena gedung kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Kota Mataram mengalami kerusakan parah akibat gempa Lombok. Hampir semua bagian gedung tak bisa ditempati pascagempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter mengguncang Pulau Lombok pada Minggu (5/8) dan terus beruntun berlanjut hingga Jumat (10/8) ini.
Kepada wartawan, Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH, mengaku, prihatin atas musibah beruntun yang terjadi di semua wilayah di Pulau Lombok termasuk yang dialami oleh keluarga besar Sekretariat DPRD NTB. "Sebagai bentuk keprihatinan, aktifitas kedewanan terpaksa juga harus disesuaikan dengan melihat keprihatinan atas kondisi masyarakat. Hampir seluruh anggota dewan turun menyapa masyarakat yang terdampak gempa Lombok. Ini kita maksudkan adalah bagian untuk membantu keprihatinan yang dirasakan masyarakat," ujar Isvie menjawab wartawan usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB di garasi rumah dinasnya, Jumat (10/8) kemarin.
Isvie mengaku, bencana gempa yang kini dialami warga NTB harus mutlak dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Pihaknya mendorong peningkatan status tersebut. Sebab, kata dia, jika ada kenaikan status bencana nasional itu, maka semua volentir dan pihak luar yang akan membantu NTB akan bisa masuk. "Merekontruski sarana dan prasana, serta fasilitas infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa bumi. Termasuk, rumah masyarakat yang rusak itu butuh dana tidak bisa dari APBD maupun APBN. Tapi, perlu dana dari pihak luar. Disinilah pentingnya status bencana nasional itu," tegas Isvie.
Isvie menjelaskan, dari rapat dengan seluruh pimpinan fraksi di DPRD NTB, pascagempa bumi yang terjadi kali ini, hampir terpantau seluruh aktifitas masyarakat dan kedinasan sangat terpengaruh adanya keadaan darurat luar biasa yang kini terjadi itu. "Misalnya, kami DPRD saja. Saat mau naik ke lantai tiga di ruang paripurna saja tidak berani. Begitupun, saat rapat-rapat di lantai dua di ruangan komisi juga kita was-was karena kondisi ruangan rusak parah," jelas Isvie.
Oleh karena itu, dalam rapat pimpinan dan anggota itu, diputuskan jika aktifitas kedewanan dan sekretariat DPRD dilakukan di garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB.
Selain itu, kata Isvie, pembahasan ranperda DPRD distop seluruhnya. "Kecuali, pembahasan RAPBD Perubahan 2018, serta kegiatan turun menyapa konstituen dan membagikan mereka bantuan ala kadarnya yang akan banyak difokuskan seterusnya," tandas Isvie Rupaedah. (GA. 212*)
