 |
Oleh: Mujamin Jassin*
|
Di hampir semua kontestasi politik pada level apapun, nyaris pasti akan ada kejutan-kejutannya. Kejutan minimal mendadak ramai misalnya tentang kreatifitas si calon mendesain dirinya dengan meme-meme yang ikonik. Alasan manusia politik adalah pengguna sekaligus bertugas mengkomunikasikan symbol, sebab itu pula jangan kaget konstelasi Pilkada bisa saja akan muncul kejutan yang terkadang mengarah pada cuaca ekstrem yang berakibat buruk dan membahayakan keadaban sosio-kultur masyarakat. Kejutan semacam ini tak dapat dihindari terlebih akibat banyak pendapat yang berspekulasi bahwa Pilkada serentak seasen ini adalah sebagai pemanasan Pilpres yang akan datang. 171 Daerah yang sedang ber-Pilkada diperkirakan akan panas sampai tahun politik di 2019 nanti. Buktinya tak perlu menunggu waktu lama, kendati pesta belum bergulir telah mencuat kempermukaan saling tuding antara satu dengan lainnya soal pengguna politik “mahar non mahar”.
Kesan kerasnya politik Pilkada membuat sesuatu yang tak terduga dapat dipahami sebagai hal yang normal. Terlebih efek dari kerja-kerja politik pragmatis, usaha feodal mereka para kontestan mengeksploitasi dirinya yang kini gelagatnya sudah mulai terlihat. Peluang kejutan akan semakin lebih banyak pula dikarenakan ramainya calon pemimpin daerah datang dari berbagai latar belakang.
Lantas Pilkada dalam etalase yang seperti apa yang kita harapkan? Adalah Pilkada yang mempertaruhkan dan mengedepankan politik gagasan, kontestasi politik program, politik yang mempertengkarkan ide-ide baru pembangunan. Adu prestasi, adu track record, etalase politik pilkada yang mementaskan kontestasi integritas, kontestasi keberpihakan. Politik Pilkada yang mempertengkarkan nalar publik inovasi yang terukur, bukan politik pragmatisme atau bahkan oportunistik. Kontestan Pilkada, para calon kepala daerah tidak menunjukkan aski saling mencela, akrobat saling menjelek-jelekkan satu sama lain antar sesama kontestan. Apalagi memakai black campign (kampanye hitam), laknat harus dihilangkan dalam proses demokrasi Pilkada. Cara paling simple mengukur Pilkada apakah dalam corak baik atau justru dalam situasi ekstrim pragmatisme atau oportunisme. Kita berharap etalase pilkada memainkan kontetasi gagasan, kontestasi integritas dan kontestasi keberpihakan. Dapat di nilai dari parameter keberpihakan dan kenyataan jejak warisan kebajikan apa yang pernah si kontestan perbuat selama ini untuk orang lain atau daerah.
Politik Keberpihakan
Tibalah saatnya para calon pemimpin mulai menyamar, mendekatkan diri kepada Tuhan maupun pada masyarkat, itu sudah terbiasa dijumpai bukan? Sumpah janjinya bisa “gegarkan otak” masyarakat untuk menentukan pilihan kepada siapa dan gongonggan yang berasal dari mana, keluar dari mulut siapa yang dapat dipercaya. Orasinya membuat decak kagum, bahkan bikin geger dunia. Gegap gempita lantang vokalnya bikin wajah khalayak awam berbunga-bunga. Mereka piawai malembaikan tangan dan melangkahkan kaki. Ada yang tiba-tiba dermawan, murah pengorbanan, akselarasi bahkan mengalahkan ekspresi sosio sufisime. Berbeda, kendati benar suatu ketika kaum salafi pernah menyamar jadi tukang sol sepatu dan kuli angkut barang.
Semua ada motivasinya, mustahil bicara tanpa pamrih, mana mungkin menanam padi tanpa pamrih memanennya. Disini saja khalayak dapat membedakan semu perjuangan sosial dan egoisme individu calon. Membuka matanya pada kesadaran bahwa memang para calon itu berpamrih, pamrih yang memperjuangkan ‘nasib mereka sendiri’ bisa saja. Integritas, kompetensi antarmereka bukan yang terpenting sebagai jalan keberpihakan. Pilkada demi pilkada terkadang mereka tampak bersaing ketat, tetapi kemudian mereka sesungguhnya memikirkan eksistensi, kepentingan atau ambisi masing-masing. Bahkan ketika sudah terpilih, mungkin akan menjadi pemimpin yang bisanya gemar melakukan pembagian kekuasaan dari berbagai macam bentuk kolusi, resmi mapun illegal.
Tapi terlepas dari itu yang sangat penting selama ini kapan dia peka memperjuangkan menaikkan harga hasil tani dan nelayan. Pernahkah terdengar di parlemen dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan mempejuangkan nasib rakyat? Kapan dia absen hadir bersama rakyat yang diakuinya sebagai “pertalian saudara” dengannya. Kapan dia mengkritisi atas mahalnya sembako, pupuk, obat hama untuk warga petani. Nelayan yang merasa keberatan dengan membungungnya BBM. Adakah selama ini dia menjadi pelopor, perintis dari aspirasi masyarakat atau bahkan sunyi dalam pajangan. Adakah dia bersehaluan dengan pemuda dan mahasiswa yang kerja berjuang secara aktivisme dalam memberengus kemafiaan, maha kejahatan kerah putih yang selama ini menjarah kekayaan rakyat. Apa jangan-jangan justru dia ikut terlibat memberengus gerakan mahasiswa. Kemana dia, apa pernah bersama bersekongkol dengan para pembalak triliunan rupiah uang rakyat. Dengan seragam kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bapati) apa mungkin ada jaminan mereka serius bertujuan ingin membangun Daerah?. Wallahu A'lam Bissawab
Penulis: Alumni UMM Malang
