Jakarta, Garda Asakota.-
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di jajaran Pemkab Bima, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer (DMN) yang didampingi perwakilan sepuluh OPD lingkup Pemkab Bima dan Sekretariat Daerah (Sekda) menemui pejabat di lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 19 Maret 2018 di Gedung Kementrian PAN RB. "Rombongan Wakil Bupati diterima oleh Muhammad Yusuf Ateh, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementrian PAN RB RI di ruangannya," ungkap Wakil Bupati Bima, DMN.
Pada kesempatan Wabub Bima menyatakan silaturahmi dan konsultasi dengan Deputi Kementrian PAN RB RI itu berkaitan dengan kinerja pemerintah kabupaten Bima dalam rangka perbaikan angka pencapaian kinerja pemerintah yaitu anggaran berbasis kinerja. Kegiatan ini, kata dia, bertujuan menyelaraskan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupateb Bima mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja lingkup Pemkab Bima. "Dengan kegiatan ini diharapkan akan ada sistem yang terbangun dengan keselarasan mulai perencanaan yang tertuang dlm RPJMD Kabupaten, RENSTRA OPD, Renja, rencana kegiatan tahunan dan penganggaran sampai pada laporan yg disusun atau LKJiP Kabupaten dan LKJip OPD," papar DMN.
Diakuinya, ada sepuluh OPD percontohan yang ditunjuk oleh KEMENPAN RB berkepentingan hadir dalam rangka asistensi penilaian kinerja pemerintah kabupaten Bima selama satu tahun berjalan yaitu yahun 2017. Ke sepuluh OPD tersebut adalah Bappeda, Dikes, Nakertrans, PUPR, Perhubungan, Pariwisata, Dinas Koperasi Dan UKM, Dikbudpora, Inspektorat, Pertanian Dan Perkebunan serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh mengemukakan akuntabilitas kinerja itu dicapai apabila pemerintah mengelola keuanagan harus mempunyai manfaat dan pengelolaan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat. "Semakin tinggi nilainya, maka semakin nampak pemanfaatannya," katanya. Menurutnya, anggaran yang digunakan harus memiliki memiliki sasaran yang jelas dan fokus, karena kebijakan itu untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat. (GA. 212*)
