Sekretaris Fraksi Hanura DPRD NTB, H Suharto.
Mataram, Garda Asakota.-
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB serta
Balai Wilayah Sungai (BWS) NT1 dinilai masih kurang memiliki kepekaan dalam
merespon cepat keluhan masyarakat berkaitan dengan kerusakan fisik
infrastruktur kepentingan publik seperti saluran irigasi yang rusak akibat
longsor beberapa waktu lalu di Dusun Pengolah Desa Teduh Kecamatan Praya Barat
Daya Lombok Tengah.
Keterlambatan penanganan kerusakan saluran
irigasi ini dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya ancaman gagal panen
terhadap 1.300 hektar lahan petani yang terairi oleh saluran irigasi itu di
Tiga Kecamatan di Lombok Barat yakni Kecamatan Gerung, Kuripan dan Kecamatan
Lembar.
Tak ayal, hal inilah yang membuat
Wakil Rakyat DPRD Provinsi NTB yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil)
tersebut, H Suharto, meradang dan melakukan interupsi di saat Rapat Paripurna
DPRD NTB.
“Saya sangat sesalkan pernyataan
mereka yang menyatakan tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki infrastruktur
itu. Saya sudah hitung, untuk memperbaiki saluran irigasi itu tidak lebih dari
enam kubik pasangan batu kali. Padahal Dinas PU itu punya anggaran OP untuk
mentaktisi perbaikan tersebut yang dititipkan oleh BWS. Sementara BWS memiliki
besaran anggaran Rp1,3 Trilyun yang digunakan untuk menunjang proyek-proyek
rehabilitasi. Sementara di Dinas PU sendiri memiliki anggaran sebesar Rp900
Milyar. Kan aneh, hanya untuk sekitar enam kubik pasangan batu kali saja mereka
ini mengaku tidak memiliki anggaran untuk itu?,” sesal Suharto yang juga
merupakan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD NTB kepada sejumlah wartawa Senin 11
Desember 2017 di kantor DPRD NTB.
Sikap Dinas PU dan BWS ini dinilainya tidak memiliki empati dan tidak memiliki sikap keprihatinan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan pemerintah. “Apalagi kondisi yang dialami masyarakat itu sudah sangat emergency dan sangat membutuhkan bantuan penanganan cepat dari pemerintah. Padahal masyarakat sudah menyampaikan keluhannya ini sejak dua minggu yang lalu dan hingga hari ini belum ada sama sekali respon untuk memperbaiki kerusakan saluran irigasi primer tersebut,” imbuhnya.
Pihaknya berharap agar Dinas PU
Provinsi NTB, BWS NT1 maupun Dinas PU Kabupaten Loteng harusnya segera
melakukan koordinasi secepat mungkin dalam menangani atau merespon cepat adanya
kejadian-kejadian seperti ini. “Harusnya mereka berkoordinasi cepat antara
Lintas Organisasi Vertikal ini dengan pihak Dinas di Daerah. Intinya ini saya
melihat kelemahan mereka bekoordinasi. Dan saya sangat sayangkan lemahnya
koordinasi dan lemahnya rasa peka dari mereka terhadap kasus-kasus seperti ini
yang mengakibatkan mayarakat resah,” sesalnya lagi.
Kepala Dinas PU NTB, Weda Magma Ardi, menanggapi
keluhan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD NTB tersebut mengaku telah melakukan
penanganan darurat terhadap kerusakan tersebut. “Sementara untuk penanganan
permanennya sedang disiapkan oleh BWS. Kita kerja juga ada akuntabilitasnya,” tangkis
Weda Magma Ardi.
Weda
Magma Ardi juga mengaku kalau anggaran untuk perbaikan saluran yang dikeluhkan
oleh Suharto tersebut dananya saat sekarang sudah habis terpakai. “Ini akhir
tahun, anggaran sudah habis. Yang jelas itu pasti akan diselesaikan. Hari ini
juga sedang diupayakan (Senin 11 Desember 2017, red.),” timpalnya.
Penggunaan anggaran pemerintah itu
menurutnya tidak bisa dilakukan secara serampangan. “Bukan seperti masuk rumah
makan, tinggal makan langsung bayar,” sindirinya. (GA. Imam*).
