Ir H Mohammad Rum
Mataram, Garda Asakota.-
Meski curah hujan meningkat sejak dari November hingga April 2018 nanti, namun sejumlah wilayah di Provinsi NTB masih mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk dikonsumsi setiap hari. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB tercatat data Kecamatan yang terdampak kekurangan air bersih yakni ada 71 Kecamatan dengan total jumlah desa sebanyak 318 Desa yang tersebar di Kabupaten dan Kota se-NTB.
“Meski sejumlah wilayah tersebut tercurahi air hujan. Namun tidak bisa menutupi kekurangan pasokan air bersih disejumlah wilayah di NTB. Kekeringan di NTB ini kalau kita evaluasi kasus di tahun 2017 ini sesungguhnya tidak berdampak pada sektor pertanian. Ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat kita yang mengeluhkan akan terjadinya gagal tanam. Kekeringan di NTB ini lebih kepada kekurangan akan pasokan air bersih,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir H Mohammad Rum, kepada wartawan media ini Kamis 28 Desember 2017.
Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD NTB untuk mengurangi dampak terjadinya kekurangan air bersih ini. Mulai dari mendistribusikan pasokan air bersih, membuat sumur bor, melakukan penggalian sumur gali, menyebar tandon penampung air. “Termasuk sedang dikaji upaya kita untuk melakukan pemanfaatan bendungan sebagai salah satu upaya pemanfaatan sumber daya air bersih bagi masyarakat. Pemanfaatan bendungan sebagai sumber daya air bersih ini sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri PUPR atas instruksi dari Presiden Jokowi dan sudah kita tindaklanjuti dengan menggelar rapat bersama dengan pihak terkait seperti BWS tinggal kita menunggu realisasi lebih lanjutnya,” ungkapnya.
Sementara untuk pembuatan sumur bor sendiri menurutnya telah dibuatkan sebanyak tiga titik sumur bor disetiap Kabupaten dan Kota se-NTB dengan dilengkapi pemberian tandon penampung air dan tidak menggunakan bahan bakar BBM tapi menggunakan listrik agar ada penghematan biaya pemeliharaan. Debit air yang tersedia dari hasil pengeboran air ini juga menurutnya cukup tinggi sehingga sedikit tidaknya bisa mengurangi kesulitan air warga. Hanya saja masyarakat masih harus mendatangi sumur bor tersebut untuk mengambil air karena belum tersedianya anggaran untuk pemasangan pipa. Pihaknya berharap masyarakat di Desa yang terkena dampak kekurangan air bersih bisa membantu kesulitan ini dengan mengalokasikan anggaran dana desanya untuk memenuhi kebutuhan pemasangan pipanisasi air.
“Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Dirjen Kementerian Desa bisa saja anggaran dana desa itu dipergunakan untuk tujuan mitigasi struktural asalkan didasari oleh adanya kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pihak Desa,” ujarnya.
Pembuatan sumur bor ini menurutnya menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak kekurangan air bersih bagi masyarakat. Bahkan pada tahun 2018 mendatang, pihaknya mengaku Pemprov NTB telah merencanakan untuk menambah jumlah pembuatan sumur bor di titik-titik rawan kekeringan air bersih sejumlah 500 titik lagi. “Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan untuk mengurangi dampak kekeringan air bersih ini,” tandasnya. (GA. Imam/Ese*).
