Mataram,
Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi NTB melalui
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB meminta kepada
para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-NTB agar meningkatkan daya antisipasi dan
kesiapsiagaannya menghadapi incaran bencana yang kemungkinan terjadi akibat
banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Dengan curah hujan yang
tidak signifikan seperti baru-baru ini di Kabupaten Dompu, Kota Mataram, Lembar
Lombok Barat, sudah mengakibatkan terjadinya luapan banjir di pemukiman warga.
Sementara berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa puncak musim hujan itu adalah pada bulan
Desember hingga bulan Januari.
“Dalam surat yang akan dikeluarkan
oleh Gubernur NTB itu, kita meminta agar para Kepala Daerah Kabupaten/Kota
dapat melakukan tindakan antisipatif dengan intens membangun koordinasi dengan
pihak BMKG untuk memantau perkembangan cuaca sebagai bahan untuk melakukan
peringatan dini atau Early Warning System
(EWS) kepada masyarakat,” ujar Kalak BPBD NTB kepada wartawan media ini,
Selasa (07/11), diruang kerjanya Kantor BPBD NTB, Lingkar Selatan Kota Mataram.
Disamping diminta intens membangun
koordinasi dengan pihak BMKG, Pemda Kabupaten/Kota juga diminta untuk selalu
membangun koordinasi dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten/Kota yang memiliki
prasarana dasar seperti keadaan sungai, tanggul, dan drainase, agar bisa
dipercepat proses perbaikan dan kualitasnya dalam menampung dan menyalurkan air
hujan.
Himbauan ini menurutnya tidak hanya
ditujukan kepada dinas SKPD Kabupaten/Kota saja, akan tetapi juga berlaku pada
institusi structural yang memiliki keterkaitan dengan aspek perbaikan
infrastruktur dasar ini. “Sebab ketika kita berbicara kebencanaan disitu sudah
tidak ada batas kewilayahan. Silahkan bagi siapa saja atau institusi apa saja
yang mempunyai kemampuan atau sumber daya silahkan berikan bantuannya karena
ini sifatnya urgen. Oleh karena itu harus segera lakukan koordinasi,” imbaunya.
Pihaknya berharap agar Pemda
Kabupaten/Kota yang terdampak bencana banjir ini lebih menitikberatkan alokasi
APBD nya pada aspek perbaikan lingkungan dan infrastruktur dasar seperti
sungai, tanggul dan drainase. “Harus ada prioritas anggaran yang didorong
kearah perbaikan infrastruktur ini. Fokus dulu pada soalan ini, jika ini tuntas
baru bisa focus pada program yang lain,” tandasnya. (GA. Imam*).
