Mataram,
Garda Asakota.-
DPD Partai Gerindra Provinsi NTB,
Senin 13 November 2017, secara resmi mencopot jabatan H Hamja sebagai Ketua
Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB. Melalui Surat DPD Partai Gerindra NTB Nomor:
035/DPD-Gerindra/NTB/XI/2017 yang masuk ke Sekretariat DPRD NTB dan dibacakan
oleh Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi SH MH., dihadapan rapat Paripurna DPRD NTB. Politisi
Gerindra daerah pemilihan Lombok Timur tersebut resmi diusulkan untuk dicopot
dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB dan digantikan
oleh HM Sabirin S.Ip.
“Mencermati situasi dan kondisi
masyarakat NTB yang sedang berkembang saat sekarang ini. Disamping untuk
meningkatkan kinerja anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, maka dipandang
perlu untuk dilakukan perubahan posisi pimpinan Fraksi Gerindra DPRD NTB yakni
HM Sabirin S.Ip., sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Drs H Lalu Jazuli Azhar SH M.Si., sebagai
Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Drs H Abdul Karim MM sebagai Sekretaris Fraksi
Gerindra,” ujar Mahdi membacakan surat masuk dari DPD Partai Gerindra NTB.
Sementara itu, Ketua DPD Partai
Gerindra Provinsi NTB, Drs H Ridwan Hidayat, saat menggelar konferensi pers
terkait dengan pencopotan Hamja sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB itu
menegaskan pencopotan itu merupakan sebuah sikap dan tindakan kongkrit Partai
Gerindra yang tidak ingin main-main dan bersungguh-sungguh dalam menyikapi
pernyataan controversial dari Hamja sebagai Wakil Gerindra di DPRD NTB yang
tidak memberikan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh
Presiden RI terhadap sosok Al-Maghfurullah Maulana Syeikh TGKH Muhammad
Zainuddin Abdul Madjid.
“Pencopotan Hamja sebagai Ketua
Fraksi Gerindra DPRD NTB itu merupakan implementasi dari konsistensi sikap kita
terhadap soal ini. Alasannya adalah pertama pernyataan itu merupakan pernyataan
pribadi dari Hamja yang sangat bertentangan dengan sikap resmi Partai Gerindra
yang sudah disampaikan pada saat sidang Paripurna DPRD NTB pada tanggal 02
November 2017. Sementara Hamja bicara pada tanggal 09 November 2017. Sebagai
anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, seyogyanya Hamja harus makin memperkuat
sikap resmi Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan saat Paripurna DPRD NTB,”
tegas Ridwan yang ditemani oleh jajaran Pengurus DPD Partai Gerindra NTB.
Alasan Kedua, lanjutnya, pernyataan
Hamja tersebut tidak menunjukkan sensitivisme sebagai seorang tokoh NTB yang
berasal dari Partai Gerindra dan memiliki ciri utama sebagai partai yang
mengedepankan aspirasi rakyat sebagai ciri utama Partai Gerindra. “Partai
Gerindra ini lahir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan secara
keseluruhan masyarakat NTB ini sangat bersyukur dan bangga terhadap pemberian
gelar Pahlawanan Nasional kepada Maulana Syeikh. Jadi menjadi kewajiban bagi
Partai Gerindra untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut.
Dan ini yang tidak dimiliki oleh Hamja,” cetusnya.
Pihaknya sangat berharap dengan
sikap tegas Partainya mencopot jabatan Hamja dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD
NTB, masyarakat NTB tidak lagi mempolemikkan pernyataan Hamja. “Jangan lagi ada
pihak yang menumpang atau mengambil manfaat secara politis terhadap pernyataan
Hamja ini. Apalagi saat sekarang ini sudah memasuki zaman Pilkada. Kita
berharap agar ada suasana yang aman dan nyaman serta kondusif jelang Pilkada
ini. Apalagi tahun ini dan tahun depan itu sudah menjadi tahun politik di NTB
ini. Sebagai salah satu prasyarat kita untuk membangun NTB yang beriman dan
berdaya saing itu adalah menjaga stabilitas daerah,” harapnya.
Pihaknya mengaku telah melakukan langkah
silaturahmi dengan tokoh-tokoh NW baik yang ada di Lotim maupun yang ada di
Lombok Tengah guna menjelaskan terkait dengan pernyataan Hamja tersebut. “Dan
Alhamdulillah setelah dijelaskan para tokoh-tokoh NW ini dapat memahaminya.
Insya Alloh, silaturrahmi ini akan kita lanjutkan dengan mengunjungi Keluarga
Besar Maulana Syeikh,” pungkasnya. (GA.
Imam*).