 |
| Sekretaris PGRI Kabupaten Bima, Chairunnas, M.Pd |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Status 100 orang Guru Tidak Tetap (GTT) untuk daerah terpencil yang sudah si SK-kan oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, hingga kini masih dipersoalkan dan menjadi sorotan sejumlah elemen. Salah satunya adalah datang dari jajaran Pengurus PGRI Kabupaten Bima. Bahkan melalui surat Nomor; 104/org/PGRI-Bima/XXI/2017 tertanggal 2 Oktober 2017, PGRI Kabupaten Bima telah melayangkan himbauan aksi damai untuk mempertanyakan polemik rekrutmen GTT daerah terpencil yang dianggap bermasalah tersebut.
Aksi damai ini direncanakan akan mendengarkan penjelasan dari dua instansi terkait yakni BKD dan Diklat serta dari pihak Dikbudpora Kabupaten Bima pada Kamis, 5 Oktober besok, bertempat di kantor Pemkab Bima LLK Kota Bima. Hal ini berdasarkan hasil rapat advokasi dari usulan dan laporan guru-guru dan problematika pendidikan di Kabupaten Bima yang menyimpang dari regulasi dan budaya mutu. "Antaranya pola rekrutmen dan pengangkatan guru kontrak terpencil 100 orang yang tidak koordinatif dan dipaksakan," ungkap Ketua PGRI Kabupaten Bima, Drs. Syaifullah, M.Pd, dalam suratnya yang juga ditandatangani oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Bima, Drs. Chairunnas, M.Pd.
Selain akan menyoroti persoalan GTT, jajaran PGRI juga akan mengusung persoalan lain di dunia pendidikan antara lain terkait dengan tunjangan fungsional guru non PNS dan terpencil tidak terbayar meski sudah ter-SPJ kan sejak bulan Ramadhan lalu dan persoalan tunjangan profesi guru non PNS yang tidak terbayarkan selama enam bulan, 12 bulan bahkan ada yang sudah 18 bulan. Selain itu, juga terkait isu budaya pungli dalam pencairan dana BOS melalui penerbitan rekomendasi. Demikian antara lain isi surat ajakan Aksi Damai PGRI Kabupaten Bima yang ditembuskan juga ke Pimpinan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, serta Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima. (GA. 212*)
