 |
| Hj. Indah Dhamayanti Putri |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Polemik terkait dengan tidak adanya koordinasi antara BKD dan Diklat dengan Dikbudpora Kabupaten Bima dalam merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) untuk daerah terpencil tahun 2017 ini, menuai respon dari Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. "Siapa yang bilang tidak ada koordinasi?," ujar Bupati Bima, Jumat pagi (29/9), saat dikonfirmasi wartawan terkait dengan tidak adanya koordinasi dua instansi (BKD dan Dikbudpora, red) dalam rekrutmen GTT. Ditegaskannya bahwa, perekrutan 100 orang tenaga GTT itu direkrut dari guru-guru di desa terpencil yang sudah mengabdi, sekaligus sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah. "Ini bentuk penghargaan kita buat mereka yang mengabdi tapi selama ini tidak mendapatkan apa-apa di daerah terpencil," tegasnya.
Penegasan Bupati Bima ini selaras dengan pernyataanSementara itu, Plh Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, H. Makruf, SE. Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, Makruf menepis adanya anggapan bahwa pihak BKD tidak melaksanakan koordinasi dengan Dikbudpora terkait dengan perekrutan hingga penetapan 100 orang Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Bupati Bima. "Nggak mungkin dilaksanakan sendiri oleh BKD. Kita bekerja berdasarkan data yang ada di Dikbudpora, ini bukti bahwa ada koordinasi antara BKD dengan pihak Dikbudpora," tegas H. Makruf, kepada Garda Asakota, Selasa lalu (26/9).
Diakuinya, GTT adalah program yang dilaksanakan sejak pertengahan Juni 2017 lalu. Rekrutmen ini, kata dia, atas usulan Dikbudpora, tanpa tes tertulis tapi ada persyaratan dan kriteria yang dilihat berdasarkan data yang disampaikan oleh Dikbudpora. "Dari data data itulah, diseleksi kriteria yang dilihat berdasarkan berapa tahun lama mengajarnya, pengabdiannya dan seterusnya," pungkasnya.
Sementara itu, Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman AS, M.Si, mengakui bahwa secara prinsip pihaknya sudah menyampaikan secara tertulis data-data guru terpencil di Kabupaten Bima. "Model koordinasi kita menyampaikan itu (data, red) guru terpencil ke BKD," ujarnya kepada Garda Asakota Jumat pagi. Diakuinya, pasca penyerahan data tersebut, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses selanjutnya. "Selama proses kita tidak dilibatkan, tapi mungkin itu kewenangan BKD. Yang penting kita sudah sampaikan data menurut standar yang ada pada kita. Mungkin bila ada yang terlupakan, itu kewenangan BKD yang memvalidasi ulangnya ke sekolah-sekolah," pungkasnya. (GA. 212*)
